KEBIJAKAN pembatasan tertinggi tes cepat dapat diberlakukan terhadap biaya tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mengurangi disparitas harga akibat permainan importir.
“Kita menyinyalir, masih tinggi dan beragamnya biaya tes PCR yang dipatok masingmasing rumah sakit juga tidak terlepas dari permainan para importir,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo seperti dilansir dari laman DPR, Selasa (14/7).
Menurut Rahmad, hasil penelusurannya menunjukkan perbedaan mencolok biaya tes PCR di berbagai rumah sakit mulai Rp900 ribu hingga Rp3 juta. Penetapan batas harga tertinggi PCR, lanjut Rahmad, diharapkan bisa menutup celah dari pihak-pihak yang berusaha mengeruk keuntungan tidak wajar di tengah pandemi.
Seperti diketahui, pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2020 memberikan kebebasan dan kemudahan kepada perusahaan swasta untuk melakukan impor alat kesehatan baik APD, masker, maupun reagen untuk penanganan covid-19.
Menurut Rahmad, pengimpor reagen untuk PCR seharusnya ialah tim gugus tugas. Pasalnya, jika impor reagen dilakukan pemerintah, tentu biaya yang diberlakukan di tiap-tiap rumah sakit bisa dikontrol.
“Beda bila impor dibebaskan kepada pihak swasta. Mereka bisa mematok harga seenaknya sehingga rumah sakit juga harus mengikuti harga yang ditentukan para importir,” jelasnya.
Jika pemerintah abai, kata Rahmad, ujung-ujungnya masyarakat juga yang terbebani. Ia mendorong Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) duduk bersama mencari jalan keluar dari permasalahan ini dimulai dengan memanggil para importir.
Stardardisasi
Pekan lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dukungan atas langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor alat kesehatan karena produksi dalam negeri telah dapat mencukupi kebutuhan nasional dalam penanganan pandemi covid-19.
“Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri,” ujar Bambang dalam keterangan resmi, Kamis (9/7).
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor alat tes PCR. Perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Biofarma, jelas Muhadjir, mampu membuat PCR kit sebanyak 50 ribu per pekan.
“Nanti kita akan memperkecil (impor) PCR dari luar sehingga jangan sampai itu menimbulkan pasar tidak sempurna,” kata dia beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melontarkan pernyataan mengenai rencana standardisasi harga tes PCR sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas awal Juni lalu. Namun, hingga pekan kedua Juli 2020, rencana tersebut masih belum direalisasikan.
