Berita Anggota Parlemen

Ujung-ujungnya Minta Utang Dikonversi Jadi PMN, DPR Khawatir Nasib Dana Talangan BUMN

sumber berita , 16-07-2020

DPR khawatir dana talangan yang diberikan ke lima BUMN sebesar Rp 19,65 triliun bisa hangus. Penyebabnya, Perusahaan BUMN mengaku tak sanggup mengembalikan dana talangan ini dan memintanya dikonversi jadi Penanaman Modal Negara (PMN).

Kekhawatiran ini diutarakan setelah Komisi VI DPR menggelar rapat terbatas dengan sejumlah BUMN, kemarin. Agendanya, review Pelaksanaan Penyertaan Model Negara Tahun Anggaran 2020.

Hadir pada rapat ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Nah, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN jadi salah satu BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai sebesar Rp 3,76 triliun.

Rencananya, duit negara ini digunakan untuk merestrukturisasi utang pokok dari dua Subsidiary Loan Agreement (SLA), yang telah ditanggung perseroan sejak 1994.

Direktur Utama PT PANN Hery Soegiarso Soewandy mengatakan, saat ini perseroan memiliki pembiayaan 17 unit kapal yang terdiri dari berbagai jenis. Mulai dari kapal tanker hingga anchor handling ship, dengan total outstanding Rp 408 miliar.

“Sekarang memang hanya 17, dulu ada 300-an. Kami tidak bisa funding karena kas negatif,” ujar Hery saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa malam (14/7).

Ia menceritakan asal mula likuiditas perseroan menjadi negatif, lantaran di 1994 pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin dua transaksi pinjaman asing yang dilakukan PT PANN lewat skema SLA.

Pertama, dalam bentuk pesawat Boeing 737 200 sebanyak 10 unit dari Jerman senilai 89 juta dolar AS atau setara Rp 1,29 triliun.

Kedua, dalam bentuk impor 31 unit kapal ikan senilai 182 juta dolar (Rp 2,6 triliun). Sayangnya, dua kerja sama ini bukan bisnis inti perusahaan, yang sejatinya bergerak di pembiayaan kapal armada niaga.

Kemudian, masing-masing tiga unit pesawat ditempatkan di Maskapai Merpati dan Maskapai Sempati, lalu masing-masing dua unit di Maskapai Mandala dan Maskapai Bouraq 2 unit.

“Singkat cerita ini bukan bisnis inti perusahaan. Keempat perusahaan collapse dan tidak pernah bayar, kecuali Merpati pernah mengangsur sekali. Padahal, dari pinjaman 89 juta dolar AS ini, PANN sudah cicil kurang lebih 34 juta dolar AS (setara Rp 495 miliar),” tuturnya.

Karenanya, kedua transaksi ini menggerus likuiditas perusahaan. Apalagi pembangunan 31 kapal ikan Spanyol mangkrak, hanya terselesaikan 14 unit kapal dan tidak bisa dijual.

“Mulai 2004, ekuitas perusahaan mulai negatif. Di 2006 kami minta ajukan restrukturisasi ke Kemenkeu, untuk mengkonversi utang SLA itu menjadi PMN, dan baru disetujui di 2019. Total pokoknya itu Rp 3,76 triliun, dan Rp 2,8 triliun dihapuskan. Ini yang menjadi dasar usulan PMN non cash,” bebernya.

Menurutnya, bila utang SLA itu hilang, ia optimistis perusahaan bisa sehat kembali. Meski tertekan utang lebih dari 20 tahun, perseroan bisa tetap hidup karena bergantung pada bisnis perhotelan, hasil sitaan ketika masih beroperasi sebagai multifinance.

Menanggapi ini, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid dari Fraksi Golkar menilai, kondisi yang dialami PT PANN bisa kembali terulang pada perusahaan pelat merah yang saat ini tengah mengajukan dana talangan dan PMN.

“Ini contoh konkret, langkah yang dilakukan pemerintah pada 1994, sama persis dengan yang dilakukan pemerintah saat ini. Dulu SLA, sekarang dana talangan. Nanti, 20 tahun kemudian, direksi baru datang ke DPR bilang nggak bisa bayar utang, dan minta dikonversi menjadi PMN non cash,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan anggaran untuk BUMN sebesar Rp 42,07 triliun. Dari total nilai ini, pemerintah akan menyalurkan kepada lima BUMN dalam bentuk dana talangan modal kerja dengan total nilai mencapai Rp 19,65 triliun.

Kelima BUMN ini adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. Kelimanya secara berurutan mendapatkan alokasi dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 8,5 triliun, Rp 3,5 triliun, Rp 4 triliun, Rp 3 triliun, dan Rp 650 miliar.

Diposting 16-07-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Nusron Wahid

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Tengah 2