Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membubarkan 18 lembaga yang dinilai tidak efektif. Hal itu juga bagian upaya dari mengurangi beban anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, semangat Presiden Jokowi membubarkan lembaga dan komisi demi efisiensi anggaran.
“Termasuk juga mempercepat pelayanan publik perlu mendapat dukungan penuh semua pihak,” ujar Karding kepada wartawan, Kamis (16/7).
Karding mengatakan, rencana Jokowi membubarkan lembaga dan komisi negara meruapakan komitmen keseriusan dari presiden dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.
“Rencana ini bagi saya merupakan tindak lanjut dari kejengkelan kepada sejumlah menterinya beliau saat rapat kabinet 18 Juni lalu. Dengan kata lain kejengkelan presiden ke menteri yang tidak memiliki sense of crisis bukan gimmik sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak kepadanya,” katanya.
Tujuannya jelas, menyederhanakan birokrasi akan membuat pelayanan tidak berbelit-belit. Sehingga dampak dari serapan anggaran bisa dirasakan langsung masyarakat sesuai keinginan presiden.
Karding berujar, selama menemani Presiden Jokowi di musim kampanye, dirinya tahu betul mantan Wali Kota Solo tersebut sangat efisien dan taktis dalam bekerja.
Segala keputusan diambil dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang.
“Sehingga manfaat dari hasil keputusan yang diambil bisa dioptimalkan. Sedangkan dampak negatifnya bisa diminimalisasi,” ungkapnya.
Meski demikian, lanjut Karding, perlu juga diperhatikan dan dipikirkan nasib para pekerja di lembaga maupun komisi yang akan dibubarkan. Terutama para pegawai kecil yang selama ini bekerja di sana.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat. namun, mantan wali kota Solo itu tak merinci lembaga negara yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.
Menurut Jokowi, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan lembaga negara itu. Maka bisa dialihkan ke kementerian yang lain.
“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menilai kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara, melainkan dari kecepatan dalam bekerja.
