KETUA Persaudaraan Alumni 212 (PA212) Slamet Maarif menegaskan pihaknya menolak dan mengecam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). 

Pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7). 

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut," ungkap Ma'arif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/7). 

Diketahui, ANAK NKRI terdiri dari ratusan ormas, di antaranya ada Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI). 

Ma'arif pun mengancam demo tersebut tidak main-main. Mereka mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP menjadi UU. 

"Puluhan ribu orang yang datang. Kalau mereka ngotot, kami lebih ngotot," kata Ma'arif.

Selain mendesak untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, PA 212 meminta ada proses secara hukum pidana bagi pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. 

"Tidak boleh terbuka peluang ingin mengganti Pancasila," pungkas Ma'arif. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang berkembang bahwa hari ini, Kamis (16/7), DPR akan menggelar paripurna untuk mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja.  

Ia mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menutup masa sidang IV 2019-2020. 

"Pertama, kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta info kepada kami bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat Paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU omnibus law," ujar Dasco di gedung DPR.