Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang mampu mengelola pencegahan wabah virus Corona (Covid-19), sehingga tidak meluas ke tengah masyarakat. Komisi IX DPR pun ingin melihat dari dekat penanganan Covid-19 sekaligus melakukan pengawasan atas penggelontoran dana nasional Covid-19 dari pemerintah pusat sebesar Rp 405 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Bogor Ade Yasin, ingin mengetahui Pemkab setempat mengelola anggaran stimulus bagi masyarakat terdampak Covid-19. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi Pemkab Bogor yang sudah mendistribusikan bantuan sembako dan bantuan langsung tunai kepada warga Kabupaten Bogor yang terdampak.

"Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk Covid-19 secara nasional berupa dana stimulus sebanyak Rp 405 triliun termasuk untuk para pelaku usaha. Sejauh mana pengawasn Pemda Bogor atas dana tersebut yang bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, sehingga tidak melakukan PHK," tutur Elva dalam pertemuan di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jumat (17/7/2020).

Anggaran tersebut juga didistribusikan untuk insentif bagi para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Bupati Bogor sendiri dalam paparannya menjelaskan, pihaknya telah membentuk gugus tugas Covid-19 hingga ke tingkat RT/RW. Pemkab Bogor juga menggelar rapid test sebanyak 18.986 dan swab test sebanyak 7.200 di pusat-pusat keramaian seperti pasar, industri, terminal, stasiun, dan bagi para tenaga medis.

Masih menurut Bupati Bogor, dana bantuan sosial dan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 466,709 miliar. Dana tersebut dialolasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 199,107 miliar. Dana penanganan dampak ekonomi Rp 4,028 miliar. Dan dana penyediaan social safety net Rp 263,574 miliar.