Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baru-baru ini meluncurkan Kaukus Kelautan. Kaukus Kelautan ini bertujuan untuk memajukan pengembangan ekonomi maritim Indonesia yang berkelanjutan.
Kaukus Kelautan yang diluncurkan pada 16 Juli 2020 ini akan memfasilitasi pencapaian solusi legislatif untuk tata kelola sumber daya alam Indonesia yang baik, dan memungkinkan diskusi yang efisien di seluruh partai politik dan fraksi, serta lintas komisi di DPR.
Bertindak sebagai Co-Chairs Kaukus Kelautan adalah Sudin, S.E. yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV, Bobby Rizaldi, S.E., Ak. M.B.A anggota Komisi I, G. Budisatrio Djiwandono Wakil Ketua Komisi IV, dan Daniel Johan, S.E. Wakil Ketua Komisi IV.
Serta anggota pendiri Kaukus Kelautan DPR-RI yang mencakup 26 pembuat kebijakan dari berbagai konstituensi geografis, sembilan partai politik, dan tiga komisi yang akan bekerja untuk memajukan pengelolaan perikanan berkelanjutan Indonesia, serta pengembangan dan keamanan ekonomi maritim.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Edhy Prabowo dalam pembukaan Kaskus Kelautan menyampaikan mendukung peluncuran Kaukus Kelautan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
"Menguraikan pilar pembangunan berkelanjutan Indonesia, dan menuturkan tentang bagaimana inisiatif ini akan bergerak menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengingat komunikasi antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk diskusi tata kelola yang efektif," kata Edhy dalam sambutanya.
Sementara, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, Kaukus Kelautan ini penting dalam mencapai terobosan inovatif untuk mengubah tata kelola kelautan Indonesia, dan bahwa Kaukus Kelautan ini dapat mengarah pada tujuan tersebut. "Indonesia sebagai pusat dunia dan poros maritim, dan menuju pencapaian SDG," kata Azis Syamsuddin.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, bahwa untuk mencapai kebutuhan Indonesia akan pasokan makanan berkualitas yang terjangkau, sektor perikanan, akuakultur, dan pertanian harus terus dikembangkan, dan untuk mencapai hal ini, harus ada pedoman peraturan yang konsisten dan koordinasi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menarik pembiayaan dan investasi tambahan.
"Hal yang menjadi prioritas juga yaitu memperkuat pengawasan sumber daya maritim untuk mencegah penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), dengan penguatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dan lembaga pemerintah, militer, penegak hukum, dan regulator lainnya," ucapnya.
Sudin berharap dapat bekerja sama dengan ICCF dan mitranya dalam menghasilkan solusi yang akan mengatasi tantangan di sektor kelautan dan perikanan melalui agenda strategis Kaukus Kelautan.
Sementara Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menyambut baik kehadiran Kaukus Kelautan ini. Dirinya mengatakan, kehadiran Kaukus Kelautan ini dapat memperkuat fungsi pengawasan, tugas legislatif, dan fungsi penganggaran DPR dengan memfasilitasi sinergi antara komisi, dan pada akhirnya berfungsi untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia, serta memfasilitasi pertukaran internasional dan dialog produktif dengan kaukus mitra di negara lain.
Sementara Direktur Asia Tenggara ICCF Daniel Tanner yang ikut menghadiri peluncuran menyambut baik kehadiran Kaukus Kelautan ini dan Kaukus Kelautan ini tergabung dalam jaringan parlemen dunia.
