Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang juga mantan penyanyi cilik, Agustina Hermanto alias Tina Toon menyoroti isu Nasional saat ini. Dia mengkritisi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikemukakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Hal itu disampaikan Tina saat menjadi narasumber Rakyat Merdeka dalam program Merdeka Bicara “Dari Panggung Seni ke Politisi’ di Jakarta, kemarin.
Bagi Tina, ide Menteri Nadiem Makarim ini baik, namun belum saatnya diterapkan. Soal itu, penyanyi yang terkenal lewat lagu “Bolo Bolo” ini sampai berkoordinasi langsung dengan sejumlah anggota komisi X DPR Fraksi PDIP agar rencana ini jangan sampai kejadian.
Tina menolak sistem PJJ karena tidak semua masyarakat bisa mengakses internet. Selain itu, masyarakat juga akan terbebani. karena harus menyisihkan pendapatan untuk membeli kuota internet.
“Untuk negara maju ini mungkin tidak masalah. Tapi jangan sampai semua sekolah menerapkan sistem pembelajaran online yang dampaknya membuat anak putus sekolah,” katanya.
Selain itu, Tina juga mengkritisi mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan di DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan ini membuat banyak anak yang berprestasi tidak diterima di sekolah negeri karena terganjal usia. Mereka harus mendaftar ke sekolah yang jaraknya agak jauh, kemudian ada juga yang frustasi, gagal lulus gara-gara umur.
karena itu, Tina berjanji akan memperjuangkan nasib anak-anak ini. Mereka harus tetap bersekolah. “Makanya kami rekomendasi kalau nggak masuk negeri ya masuk swasta. Tapi yang swasta disubsidi juga dong dari Pemprov karena pendidikan itu hak semua,” ujarnya.
Tina lolos menjadi anggota DPRD Dki Jakarta melalui PDIP. Di DPRD, Tina duduk di Komisi A yang salah satunya membidangi masalah pendidikan, tata ruang dan permukiman.
“Dunia entertain itu kan salah satu hobi aku. Tapi sisi lain, aku berpikir kayaknya aku punya bakat lain. Tadinya di bidang hukum, mau ambilnya pengacara, tapi di perjalanan orang tua bilang kalau kamu ujungujungnya kalau bukan pengacara ya politisi,” kata Tina membuka obrolan.
Tina mulai tertarik terjun ke politik setelah merampungkan studi Magister Hukum di Unversitas Tarumanegara dan bergabung dalam salah satu organ sayap PDiP. Di organi sasi ini, Tina mengikuti banyak kegiatan pendidikan partai, kegiatan sosial dan kemanusiaan.
“Dari situ aku mulai tertarik. Padahal dulu aku malas untuk berpikir politik sebab ada korupsilah, pokoknya hal-hal yang kurang positif bagi generasi muda, sehingga maunya fokusnya di hukum. Tapi ya namanya takdir. Dari kegiatan-kegiatan itu aku melihat ada sisi politik yang baik juga, tergantung orangnya,” jelasnya.
Bagi Tina, jika ada perilaku politik yang jahat, itu hanyalah oknum. Tina berprinsip setiap profesi semua mengandung unsur kebaikan, kembali ke individunya saja. Pendek kata, dari kegiatan di sayap partai ini, Tina berkesempatan ikut bertarung pada pemilu legislatif.
“Awalnya saya juga tidak gembar-gembor, tapi namanya kita datang ke KPU mau tidak mau ke-publish media. Dari situ publik melihat transformasi saya dari artis kemudian menjadi politisi,” ungkapnya.
Di kebon Sirih, dara cantik kelahiran 20 Agustus 1993 ini kerap melontarkan ide dan kritik terhadap program pemprov, salah satunya terkait upaya menekan penyebaran virus corona dan dampak ekonomi yang diakibatkan pandemi ini.
Bagi Tina, kunci penting dalam penanganan corona adalah gotong royong dalam arti pemerintah memaksimalkan setiap upaya penanganan covid, baik kesehatan, ekonomi dan jaringan sosial.
“Masyarakatnya juga harus sadar bahwa sekarang eranya bukan normal kayak dulu walau sekarang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah dilonggarkan tapi kita keluar (rumah) ada musuh di luar yang tidak kelihatan namanya corona. kalau bentuknya monster mungkin gampang, tapi masalahnya virus ini tidak kelihatan. Makanya kita harus bisa melindungi diri dan sesama juga dengan menjalankan protokol kesehatan,” jelasnya.
Berikutnya, lanjut Tina, yang tidak kalah penting adalah tidak berkerumun atau berkumpul. Jika tidak penting banget, bepergian ke luar rumah, menurut Tina sebaiknya ditunda dulu. Dalam hal penanganan dampak ekonomi akibat pandemi ini,
Tina berharap Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan program jaring pengaman sosial. Sebab, berdasarkan pantauannya di lapangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sudah sangat terpukul akibat corona.
