Berita Anggota Parlemen

PKS: Seharusnya Toa Peringatan Banjir Tak Lagi Ditawarkan ke Anies

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdul Aziz ikut menanggapi terkait penghentian pengadaan Toa peringatan dini banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI seharusnya dapat memberikan usulan yang kreatif mengenai program kerja, khususnya untuk penanggulangan banjir.

Aziz mengaku memaklumi awal mula pengadaan Toa dilakukan karena saat itu sudah terjadi banjir dan masyarakat perlu mendapat informasi mengenai peringatan dini. Namun, saat ini banjir di Jakarta belum terjadi dan Pemprov DKI harus bisa berpikir kreatif.

"Karena waktu itu sudah terjadi banjir mungkin ada SKPD-SKPD yang menerjemahkan kalau ini karena banjir sudah terjadi dan nggak akan sempat sebuah early warning system, jadi Toa itu menjadi alternatif. Sedangkan sekarang ini kan banjir belum terjadi dan kita punya waktu membuat early warning system, seharusnya jangan Toa lagi yang ditawarkan ke gubernur. Pantas aja kalau gubernur agak-agak marah gitu, harusnya berpikir lebih kreatif," ujar Aziz saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Menurut Aziz, Pemprov DKI seharusnya membuat program yang realistis. Jadi, semua program yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya kira, usulan ke gubernur ini yang realistis lah dari SKPD, gubernur ini kan juga saya yakin waktu nggak banyak untuk me-review begitu, kasih lah usulan-usulan yang realistis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang layak, efisien dan efektif," ucapnya.

Lebih lanjut, Aziz menyarankan seharusnya Pemprov DKI menggunakan teknologi terkini. Peringatan dini terkait banjir bisa menggunakan SMS ataupun WhatsApp.

"Saya kira saran saya sih kita harus punya alat yang punya teknologi lah. Kalau selama ini kan terlalu konvensional menyerukan banjir, kalau Kita kan sekarang punya HP berbasis Android, iOS itu kan sudah canggih sebenarnya, bisa memberitahukan lewat SMS, WhatsApp di HP masing-masing orang yang di daerah itu saya kira bisa diprofil orang yang tinggal di daerah banjir nanti ketika ada warning di Katulampa bahwa ketinggian sekian, ini bisa di-update, nggak perlu lagi Toa," katanya.

Pada awal 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS. Kala itu, BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan. Enam DWS itu untuk menambah sejumlah 'bukan Toa biasa' yang sudah ada di sejumlah kelurahan di Jakarta.

Kala itu, rincian anggaran pengadaan DWS ditampilkan dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut ini rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

- 6 set stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.

- 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.

- 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.

- 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta

- 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.

- 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.

- 6 set 3 elemen yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Ternyata, rencana pembelian itu sudah dibatalkan dan anggarannya dialihkan. Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan anggaran Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS atau Toa kini sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19.

"Nggak, nggak ada (pembelian Toa). Kan refocusing," ujar Sabdo saat dihubungi, Jumat (7/8). Sabdo mengatakan penganggaran pembelian Toa pada Januari 2020 itu telah dibatalkan. Semuanya dialihkan untuk penanganan virus Corona. "Nggak ada pembelian memang, refocusing semua," katanya.

Diposting 11-08-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Abdul Aziz

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024