Berita Anggota Parlemen

Toa Peringatan Dini Banjir Disetop Anies, Gerindra: Terus Ganti Apa?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada jajarannya untuk tidak lagi melakukan pengadaan Toa sebagai sistem peringatan dini banjir (disaster warning system atau DWS). Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mempertanyakan pengganti alat peringatan dini banjir.

"Lalu peringatan dininya pake apa? Menurut saya harus ada peringatan dini. Mau apa kek bentuknya," ujar Taufik saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Menurutnya, apabila memang ada suatu program yang tidak efektif maka harus diganti. Taufik juga meminta alat peringatan dini banjir harus tetap tersedia. "Kalau nggak efektif ya nggak apa-apa dihilangin. Kalau manfaatnya kurang, ya hapus," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan pengadaan Toa sebagai alat peringatan dini banjir. Anies menyebut penggunaan Toa bukan merupakan sistem untuk penanganan banjir di Jakarta.

"Ini bukan early warning system, ini Toa, ini Toa, this is not a system," ujar Anies dalam video yang disiarkan channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Anies mengatakan sistem itu seharusnya berisi informasi yang jelas seputar peringatan dini banjir. Anies meminta kepada jajarannya, sistem penanganan banjir di Jakarta harus sudah jadi dalam waktu 2 minggu ini.

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya dari Dishub, kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian, kita sudah siap," katanya.

"Diskominfotik punya data record-nya, Katulampa tingginya sekian, temponya sekian, Manggarai sekian. Lalu wilayah mana yang kena banjir, itu sudah langsung jadi algoritma. Algoritma itu sudah bisa dipakai memprediksi dan mempersiapkan. Jadi yang terkait pengendalian dampak banjir ini kita keroyokan, ini harus jadi dalam waktu kurang dari 2 minggu," imbuhnya.

Anies mengatakan Toa yang sebelumnya sudah dipakai dapat dimuseumkan. Dia mengatakan Toa yang pernah digunakan itu merupakan hasil hibah dari Jepang. Menurutnya, hibah tersebut merupakan cara promosi Jepang agar Pemprov DKI mau membeli Toa di lain waktu.

Berdasarkan catatan detikcom, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 disaster warning system (DWS) pada 2020. BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan.

"Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-budgeting," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Muhammad Insyaf saat dihubungi, Kamis (16/1).

Secara sederhana, DWS adalah menara yang bisa memberikan peringatan dini bagi kawasan di bantaran kali. Petugas BPBD akan menginformasikan bahwa pintu air sudah siaga III atau waspada. Saat ini sudah ada 14 sistem peringatan dini bencana di Jakarta dan akan ditambah 6 lagi.

Diposting 11-08-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Moh. Taufik

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024