Upah minimum yang selalu dituntut para pekerja dipastikan tetap terjaga untuk kesejahteraan masyarakat luas. Tak ada yang tidak diperjuangkan oleh Pimpinan DPR RI ketika bicara kepentingan pekerja lokal. Investor asing yang datang juga diharapkan tak mengganggu kepentingan pekerja lokal.
Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima delegasi Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang menyampaikan aspirasi untuk RUU Cipta Kerja, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Azis yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel itu berbicara seputar dunia pekerja dan kepentingannya yang harus dimasukkan ke dalam RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR.
“Kebijakan upah minimum jangan sampai mengganggu kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Investor asing boleh datang, tapi tidak boleh mengganggu pekerja. Itu kita perhatikan. Kepentingan para pengusaha lokal dan soal upah minimum juga terjaga,” kata politisi Partai Golkar itu dalam pertemuan tersebut.
Pandangan lebih ideal disampaikan pula oleh Rachmat Gobel. Ia menyerukan, para pekerja jangan hanya menuntut upah. Sebaiknya yang dituntut adalah skill agar mendapat pendidikan yang layak dari perusahaan. Dengan sendirinya upah pun ikut naik. Menaikkan skill berarti juga menaikkan martabat pekerja.
“Di perusahaan saya, karyawan diajarkan berdemonstrasi, karena perusahaan saya joint venture. Yang harus diperjuangkan bukan upah, tapi bagaimana skill naik. Minta hak untuk pendidikan supaya tidak diperintah-perintah. Investor asing datang untuk membangun SDM kita. Dengan ada pendidikan ada skill yang naik. Kalau ada skill, martabat kita ikut naik,” ungkap politisi Partai NasDem ini.
