Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah harus memiliki arah dan visi politik yang jelas. Puan meyakini pembangunan tanpa arah dan visi misi politik tak akan terwujud.
"Pembangunan tanpa arah politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pembangunan tanpa dipimpin oleh visi misi politik pembangunan yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," kata Puan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Puan berharap momentum peringatan HUT RI ke-75 bisa membawa politik pembangunan Indonesia dalam mewujudkan kemajuan di segala bidang. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami tantangan pandemi virus corona (Covid-19).
"Ini harus dijadikan sebuah tekad kita semua untuk dapat mengarahkan politik pembangunan nasional kita untuk dapat segera mewujudkan Indonesia maju di segala bidang," ujarnya.
Di sisi lain, Puan melihat berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan semua pihak saat ini. Menurutnya, Indonesia harus meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tak hanya itu, Puan menyatakan Indonesia masih perlu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinasi. Ia juga menyatakan Indonesia masih perlu menyempurnakan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial.
"Kita masih perlu memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi dan kita juga membutuhkan regulasi yang dapat menyelaraskan otoritas kebijakan fiskal dan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi," kata Puan.
Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dimajukan menjadi tanggal 14 Agustus 2020. Biasanya, sidang tahunan digelar sehari sebelum peringatan kemerdekaan 17 Agustus, yakni 16 Agustus.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir secara fisik dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Jokowi kali ini hadir mengenakan pakaian adat khas Sabu, Nusa Tenggara Timur.
