Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyoroti capaian indikator makro ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang meleset dari target. Seperti, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari target 775 ribu bph. Ekonomi pada tahun 2019 pun hanya tumbuh 5,02 persen, atau lebih rendah dari target APBN 2019, yakni 5,3 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018, yaitu 5,17 persen juga menjadi sorotan.
“Fraksi Partai Demokrat mencermati dalam lima tahun terakhir, Pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam APBN,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Vera menambahkan, pihaknya juga mencatat realisasi inflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen, atau di bawah target inflasi yang dipatok, yakni 3 persen. Kemudian, rata-rata nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.146 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2019, dari target Rp 15.000 per dolar AS. “Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus berkoordinasi dalam pelaksanaan bauran kebijakan ekonomi dan fiskal agar stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga," kata Vera.
Realisasi rata-rata tingkat suku bunga, surat perbendaharaan negara tahun 2019 sebesar 5,62 persen. Sehingga, masih kata Vera, ke depannya Pemerintah harus terus menjaga dan memprhatikan iklim investasi di Indonesia. “Khususnya terkait risiko investasi yang dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga pinjaman yang akan berdampak pada beban pembayaraan bunga,” kata Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Pada tahun 2019, defisit APBN tembus mencapai Rp 353 triliun. Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari PDB. Realisasi defisit tersebut meningkat dari posisi 2018 yang hanya sebesar Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB. Selain itu, kenaikan utang pada 2019 menjadi Rp 4.778 triliun juga menjadi sorotan. Meski terdapat sejumlah kritik dan catatan, namun Fraksi Partai Demokrat sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN 2019 untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
