Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin merespon positif delapan tuntutan gerakan moral dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin.
"Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi," kata Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2020), seperi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.
Terlebih menurut Aziz, Indonesia sendiri adalah negara demokrasi berlandaskan Pancasila serta bisa menghargai setiap pendapat yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebelumnya Din Syamsudin bersama para tokoh lain menjadi inisiator pembentukan KAMI.
Mereka kemudian mengeluarkan delapan tuntutan yang harus ditujukan kepada pemerintah, DPR, MPR, DPD dan penyelenggara negara lainnya.
Azis pun menekankan, kinerja DPR RI selama ini selalu berpedoman pada aturan dan tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Dalam proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) menjadi Undang-Undang, DPR selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Termasuk dari kalangan masyarakat yang menjadi stakeholder hingga akademisi," imbuhnya.
Menurut Aziz, masukan dari berbagai elemen masyarakat itu kemudian ditampung dan diakomodiir oleh DPR.
Sementara itu, terkait dengan paham komunis, Aziz menyatakan, DPR sudah final dan secara tegas menolak komunisme.
"Saya menjamin, Indonesia akan berdiri tegak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," tegas Aziz dalam keterangan tertulisnya.
Pada kesempatan itu, Aziz juga memastikan, pemerintah, DPR, dan masyarakat sepakat untuk saling gotong royong dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
Ia berharap, masyarakat bisa bekerja sama dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. "Tentu seluruh pihak berharap, Covid-19 dapat segera diselesaikan agar roda perekonomian nasional kembali normal, di tengah krisis global," tegas Azis.
