Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan kalau besarnya anggaran yang digelontorkan negara untuk para influencer hingga mencapai Rp 90,4 miliar dinilai tidak ideal.

Pasalnya, di tengah kondisi negara saat ini yang masih banyak pekerjaan rumah (PR) hingga saat ini bisa menimbulkan disorientasi.

"Saya tidak tahu apakah ada disorientasi dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga harus ada influencer?" kata Didik di Jakarta, Senin (24/08/2020).

Ketua DPP Partai Demokrat ini menuturkan seharusnya pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat dalam menggunakan anggaran negara.

Didik juga menilai kalau kondisi saat ini ada keadaan yang lebih mendesak ketimbang membayar influencer untuk membangun citra pemerintahan.

"Idealnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya yang masih harus terentaskan dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, daripada membangun basis citra melalui influencer," tuturnya.

Didik menyebutkan dengan besarnya pengeluaran duit anggaran negara yang digunakan untuk membayar influencer akan berakibat kurang baik pada pemerintah.

Menurutnya, pemerintah jangan kaget dan aneh apabila masyarakat menilai pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo lebih mementingkan citra daripada rakyat.

"Jika demikian adanya, begitu besarnya dana untuk influencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan Presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," pungkasnya.