Anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menganggap pemerintah masih meraba-raba akan kondisi masyarakat. Hal ini terkait dengan dana Rp 90,45 miliar yang digelontorkan untuk influencer dan pencitraan di tengah pandemi Covid-19. “Kurang pas (Rp 90,45 miliar) untuk influencer.
Apa sih keunggulan mereka untuk masyarakat dalam pemberitaan? Banyak media massa yang ada dan terakreditasi (Dewan Pers), kenapa tak rangkul media saja,” tegas Andi di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Andi menilai, kinerja influencer ataupun buzzer yang dibayar pemerintah lebih banyak melakukan tindakan yang mudharat (merugikan) dibanding manfaatnya.
Bahkan, sejumlah kegaduhan di ruang publik terjadi lantaran ‘kerja-kerja’ mereka yang tak dibentengi dengan etika dan aturan konten seperti yang ada di media massa.
“Influencer ini lihat saja, sering mengadu domba (masyarakat), sering menyebarkan informasi hoaks. Terkadang, nama yang mereka gunakan banyak memakai nama anonim. Jadi, lebih baik disalurkan ke media resmi. Jika mereka (media) melakukan hal tidak pantas, melakukan adu domba, bisa dilaporkan dan diproses oleh dewan pers,” jelas dia.
Di tengah ancaman resesi ekonomi, sambung dia, pemerintah lebih baik fokus membantu sektor-sektor produksi yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah bisa menyelamatkan industri media massa, menambah anggaran untuk riset Vaksin Merah Putih, daripada ngotot menyiapkan uang untuk influencer.
“Mungkin, uang Rp 90 miliar itu buat pemerintah kecil. Alangkah baiknya kalau pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi atau menyalurkan dana tersebut untuk riset vaksin Covid,” tegas dia.
Senada, Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan keefektivan para influencer yang dibayar mahal oleh pemerintah.
Menurutnya, alokasi dana sebesar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Bayak influencer untuk membangun komunikasi dengan rakyat, apa tidak mubazir? Dengan anggaran sebesar itu, saya khawatir tujuannya lain, mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah,” kata Netty.
Menurut dia, jika tujuan pemerintah membayar mahal influencer untuk mengkondisikan ruang publik, pemerintah telah menjadikan komunikasi publik tidak sehat, mengacaukan proses penyerapan informasi secara natural.
“Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif dan berpihak pada pemerintah,” sesal dia.
