PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut pembangunan smelter di Gresik baru 5,86%. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI. 

Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi, menjelaskan pembangunan smelter berjalan lamban akibat pandemi covid-19. Alhasi, pengadaan barang terhambat. 

"Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pengadaan mengalami keterlambatan. Hingga Juli ini secara fisik baru 5,8% dari rencana awal, yakni 10,5%," papar Jenpino, Kamis (27/8). 

Lebih lanjut, pihaknya mengajukan permintaan untuk pengunduran target pembangunan smelter di Gresik. Awalnya, pembangunan smelter ditargetkan pada 2023. Namun, manajemen PTFI minta target itu diundur menjadi 2024. 

"Vendor dan EPC kontraktor belum mendapat finalisasi, karena mengalami kendala akibat pembatasan di negara masing-masing. Sehingga menyulitkan mereka bekerja efektif. Akibatnya, EPC kontraktor belum finalisasi biaya dan waktu," urai Jenpino.

Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menolak usulan tersebut. Parlemen tidak ingin pandemi covid-19 menjadi alasan lambannya pembangunan smelter di Gresik. 

Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, menerima usulan dari anggota agar rapat dijadwal ulang. Dalam hal ini, dengan memanggil petinggi holding tambang MIND ID dan petinggi PTFI.

"Kami memutuskan untuk mengakhiri rapat. Kami minta PTFI nanti hadir dengan formasi lengkap. Nanti kami undang juga MIND ID dan Pemprov Papua, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif," pungkas Eddy. 

Eddy juga meminta PTFI untuk menyiapkan data yang lengkap dan dikirimkan ke anggota rapat sebelum rapat berlangsung. "Supaya kita bisa mempelajari, mendalami bahan itu. Sehingga rapat betul-betul efektif," tutupnya.