DPR telah mengesahkan perubahan ketiga atas UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Selasa (1/9).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebelum menyetujui pengesahan Revisi UU MK, dirinya bertanya kepada anggota dewan di dalam rapat paripurna tersebut. Semua anggota dewan pun menyetujunya tentang perubahan UU tersebut.
“Selanjutnya, kami menanyakan anggota, apakah perubahan ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui menjadi UU?,” tanya Dasco di rapat paripurna DPR, Selasa (1/9).
“Setuju,” jawab kompak para anggota dewan.
Dalam rapat paripurna DPR ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.
“Perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI tenaga ahli dan Sekretariat Komisi III DPR RI yang penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan rancangan UU ini,” tutur Yasonna.
Adapun substansi yang menjadi pembahasan dalam RUU MK antara DPR bersama dengan pemerintah antara lain:
A. Kedudukan susunan dan wewenang mahkamah Konstitusi
B. Pengangkatan dan pemberhentian halim konstitusi dan perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MAhkamah Konstitusi
C. Perubahan mengenai usia minimal syarat dan tata cara seleksi hakim konsititusi
D. Penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis kehormatan mahkamah konstitusi, serta;
E. Pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan, menjaga konstitusi tetal terjamin secara konstitusional.
