Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI menyoal kesejahteraan prajurit dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diungkapkan, tak jarang perseteruan antara Polri dan TNI kerap terjadi dilatarbelakangi oleh kesenjangan kesejahteraan, karenanya diharapkan Pemerintah segera mencari solusi untuk memperjuangkan kesejahteraan prajurit.
“Di lapangan, komitmen TNI sangat luar biasa, tetapi yang kita dapati terkait kesejahteraan prajurit, mudah-mudahan sudah lebih baik. Tetapi sampai akhir tahun kemarin, uang lauk pauk, uang pesangon ketika meninggalkan tugas itu masih standar barang dan jasa sebelum reformasi. Saya kira mungkin sejak zaman pak Menhan masih jadi Danjen Kopassus standar harga barang dan jasanya masih dipakai di Kopassus hari ini,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin dengan fenomena perseteruan personel TNI-Polri yang kerap dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan kesejahteraan. Dirinya berharap, kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan kesejahteraan Polri.
“Kalau saya coba cari tahu, mungkin salah satu yang sering dikeluhkan itu adalah adanya kecemburuan. Bukan kita ingin mengurangi yang sudah sejahtera. Tetapi, kita dorong terus, tapi kita berharap yang TNI mohon bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau disiplinkan bagaimanapun juga, ini sepanjang masih perasaan cemburu itu, tidak diselesaikan ini akan terus mudah dipicu,” jelas Sukamta.
Senada disampaikan, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap agar masalah kesejahteraan prajurit TNI menjadi prioritas utama di Kemenhan. Ia juga menambahkan, perlu dibedakan antara prajurit TNI yang bertugas di Papua dengan yang bertugas di daerah lain dari sisi kesejahteraan. Sebab, setiap wilayah memiliki tingkat kemahalan yang berbeda.
“Kami berharap soal kesejahteraan prajurit ini menjadi skala prioritas dari tiga matra untuk dibahas dengan Kemenhan supaya dicari solusi ke depannya. Perlu kita dorong ada penyetaraan antara TNI dan Polri. Ini kami harapkan menjadi prioritas Mabes TNI kedepannya, ungkap politisi F-Gerindra itu.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan meminta Kemenhan segera membuat kajian anggaran operasional prajurit TNI dengan menyesuaikan standar harga barang dan jasa saat ini berdasarkan wilayah penugasan. "Buat kajian yang berbeda, jangan dipukul rata Pak,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu kepada jajaran Kemenhan.
Menanggapi itu, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan prihatin atas fakta terkait kesejahteraan prajurit TNI. Namun, masalah kesejahteraan prajurit TNI sudah diatur dan ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, pihaknya tidak melebihkan anggaran yang sudah diatur tersebut.
Trenggono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan saat ini terus mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Ia pun memohon dukungan DPR untuk sama-sama memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI.
