KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) diminta memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI. Masalah kesejahteraan dinilai kerap menjadi akar perseteruan TNI dan Polri.
"Di lapangan, komitmen TNI sangat luar biasa, tetapi yang kita dapati terkait kesejahteraan prajurit, mudah-mudahan sudah lebih baik," kata anggota Komisi I DPR Sukamta di Jakarta, Kamis (3/9).
Sukamta menyebut, hingga akhir 2019, uang lauk dan uang pangan saat purnatugas belum memadai. Jumlah uang yang diberikan tidak bertambah dari tahun ke tahun.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai masalah kesejahteraan kerap melatarbelakangi konflik TNI dan Polri.
Sukamta berharap kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan kesejahteraan Polri.
"Kita berharap yang (kesejahteraan) TNI mohon bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau disiplinkan bagaimanapun juga," tegas Sukamta.
Anggota Komisi I lainnya, Sturman Panjaitan, meminta Kemenhan mengkaji kebutuhan di masing-masing daerah. Sebab, harga barang pokok di setiap wilayah berbeda-beda. "Buat kajian yang berbeda, jangan dipukul rata (harganya)," tutur Sturman.
Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi masukan tersebut. Dia mengatakan, selama ini, Kemenhan sudah menganggarkan dana sesuai peraturan Kementerian Keuangan.
"Tapi, saat ini, kami terus mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit," ucap Trenggono.
