PDIP DKI Jakarta tak sepakat dengan sanksi tak bermasker di Jakarta Timur (Jaktim) dimasukkan ke peti mati. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai sanksi tersebut berbahaya.
"Itu hukuman yang tidak membuat efek jera. Tapi justru efeknya sangat berbahaya," kata Gembong kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Gembong menjelaskan bahaya yang dimaksud. Menurut Gembong, bila warga pelanggar yang dimasukkan ke peti mati ternyata positif Corona, itu akan berbahaya bagi warga pelanggar selanjutnya. "Coba kalau yang masuk peti mati itu ternyata positif. Kemudian dimasukkan pelanggar berikutnya, ini kan bahaya," ucapnya.
Ada kekhawatiran dari Gembong akan muncul klaster Corona dari sanksi peti mati. Gembong menilai Pemprov DKI minim gagasan dalam menekan penyebaran virus Corona.
"Saya khawatir peti mati menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kalau saya bilang pemprov minim gagasan, menekan penyebaran COVID-19," imbuhnya.
Sebelumnya, video warga pelanggar protokol COVID-19 karena tak bermasker di Jakarta Timur (Jaktim) diberi sanksi masuk peti mati viral di media sosial dengan berbagai tanggapan. Satpol PP Jaktim memberikan penjelasan terkait pemberian sanksi masuk peti mati tersebut.
Kasatpol PP Jaktim Budhy Novian mengaku dia juga mengetahui adanya peristiwa tersebut dari sebuah video yang diterimanya. Dia kemudian mengecek ke anggotanya yang bertugas di Pasar Rebo, Jaktim.
"Jadi, saya coba crosscheck ke petugas, kemarin itu saya dapat kiriman juga (video), 'waduh apaan ini'. Jadi pada waktu itu memang Camat Pasar Rebo dan perangkatnya lagi giat-giatnya sosialisasi bawa peti mati, harapannya ada kesadaran buat masyarakat pada saat kegiatan operasi masker di perempatan gentong RT 11 RW 11," ujar Budhy saat dihubungi, Kamis (3/9).
