PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total seperti pada April lalu. PSBB itu akan berlaku mulai Senin (14/9).
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menarik rem darurat dengan memberlakukan PSBB secara total.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan tiga kebijakan PSBB total yang diberlakukan sejak 10 April 2020 sampai 23 April 2020 lalu, kemudian kembali memperpanjang PSBB selama 28 hari dari 23 April sampai 22 Mei 2020.
Lalu pada fase ketiga, dimulai dari 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Namun, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penambahan kasus positif yang paling banyak secara nasional.
Berdasarkan data kasus pasien covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI, 9 September 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB, total jumlah penambahan kasus positif covid-19 di DKI Jakarta mencapai 1.004 orang, sehingga akumulasi kasus positif di DKI Jakarta sebanyak 49.397 kasus.
Jumlah kasus sembuh sebanyak 841 orang sehingga akumulasi kasus sembuh di DKI sampai hari ini ada sebanyak 37.224 orang. Sementara itu, jumlah kasus yang meninggal pada hari ini tercatat sebanyak 17 orang, sehingga total akumulasi kasus meninggal sampai 9 September ada sebanyak 1.334 kasus.
"Sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, saya mendapatkan banyak aspirasi dari warga Jakarta yang mempertanyakan, menyampaikan keberatan dan kekecewaan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kebijakan sepihak PSBB pada 14 September," kata anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu dalam keterangan resmi, Jumat (11/9).
Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB di Jakarta untuk fase yang keempat kali ini sangat meresahkan warga Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini hidup dari sektor informal dan berpenghasilan pas-pasan. Serta anak-anak muda produktif dan kreatif.
"Bahkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sedang berbenah dalam masa PSBB transisi ini merasa terhempas kembali dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSBB fase keempat ini," kata politikus PDIP yang terpilih dari Dapil DKI Jakarta II itu.
Penerapan PSBB fase keempat ini adalah kegagalan pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan langkah penanggulangan dan pencegahan efektif penyebaran virus covid-19 pada masa PSBB transisi.
Seharusnya, kata Masinton, pada masa PSBB transisi, sejak Juni hingga Agustus lalu, Pemprov DKI Jakarta proaktif melakukan aksi nyata dengan penerapan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di wilayah pemukiman warga maupun pasar yang ditemukan klaster penyebaran virus covid-19.
Gubernur DKI Jakarta dapat meniru Provinsi Jawa Barat yang dapat menekan penularan dan penyebaran covid-19 karena sejak Juni 2020 menerapkan PSBM dengan memberdayakan seluruh aparatur pemerintahan dan hingga tingkat desa. Bahkan melibatkan Ibu-ibu PKK membangun dapur umum untuk menyuplai makanan ke rumah-rumah warga di desa yang diberlakukan pembatasan sosial berskala mikro.
"Yang dibutuhkan warga Jakarta adalah penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM bukan PSBB secara total. Penerapan PSBB kembali secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta akan menghilangkan roh kota metropolitan Jakarta menjadi kota 'zombie', kota metropolitan tanpa roh metropolis. Atau mungkin Jakarta sedang dipimpin zombie yang kerja dengan kata tanpa aksi nyata alias NATO (No Action Talk Only)," tegasnya.
Karena, selama PSBB transisi, warga Jakarta di lingkungan tempat tinggal yang diberi zona kuning dan merah tidak merasakan kehadiran pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta untuk membantu warga yang positif covid-19 serta menerapkan PSBM sebagai langkah pencegahan penularan virus covid-19 di lingkungan RT/RW domisili warga.
Bagi warga Jakarta, penerapan PSBB yang akan diberlakukan Senin ini bukan lagi menarik tuas rem darurat tapi rudal NATO yang menzombiekan kehidupan kota Jakarta.
