Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate meminta seluruh kandidat yang didukung partainya untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Karena pemerintah tetap memutuskan digelarnya pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
“Semua wajib dan aktif melaksanakan protokol kesehatan. Selain tentu saja mendorong seluruh kandidat dan partai politik memperhatikan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Johnny dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (23/9).
Menurut Johnny, Nasdem tidak ingin dalam pesta lima tahunan tersebut memunculkan klaster baru penularan Covid-19. Sehingga semua harus bersama-sama mencegahnya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Nasdem tidak ingin aktivitas kampanye pada masa Pilkada ini menjadi klaster terbaru penyebaran virus Korona. Partai kami percaya bahwa kesehatan masyarakat merupakan modal dasar berkembang dan majunya Indonesia di masa depan,” katanya.
Dia juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat misalnya saat pemilih berada di tempat pemungutan suara (TPS).
Karena menurut Johnny yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan takut datang ke TPS karena adanya pandemi Covid-19 ini.
“Harus ada terobosan terkait dengan tingkat partisipasi pemilih karena ada kekhawatiran untuk pemilih untuk datang ke TPS,” ungkapnya.
Johnny juga menuturkan, pihaknya mendukung pemberian sanksi tegas kepada para calon kepala daerah tersebut jika ada yang melanggar protokol kesehatan.
“Harus aktif untuk mengingatkan dan memberikan teguran keras kepada kandidat yang alpha dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Partai Nasdem juga mendorong aktivitas kampanye yang lebih dominan menggunakan media daring atau digital. Sehingga dapat mengurangi pengerahan massa.
“Sebab substansi dari aktivitas kampanye adalah menyampaikan gagasan gagasan politik dan program yang bisa diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat luas, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota, yang menyelenggarakan pilkada tersebut,” pungkasnya.
