Berita Anggota Parlemen

Sindir DPR, Satgas Sebut Covid-19 Naik Terkait Pilkada

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut tahapan Pilkada serentak 2020 menjadi salah satu faktor penyebab lonjakan kasus Virus Corona (Covid-19). Ia pun meminta parawakil rakyat melindungi rakyat yang diwakilinya.

"Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini juga terkait dengan Pilkada," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

Wiku pun mengaku prihatin dan menyesalkan polah tingkah calon kepala daerah beberapa pekan lalu yang menimbulkan kerumunan massa dalam tahapan pendaftaran Pilkada.

Ia pun berharap dengan Peraturan KPU No.13 tahun 2020 yang baru diundangkan pada Rabu (23/9) dapat membuat tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan meningkat.

Dalam revisi PKPU itu, tertulis tidak adanya ruang bagi kegiatan kampanye yang bersifat mengumpulkan massa secara langsung, seperti konser musik, perlombaan, bazar, dan olahraga, yang kemudian diperbolehkan dengan mengganti aktivitas itu secara virtual.

"Apapun alasannya sudah sepatutnya bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dapat melindungi keselamatan rakyatnya. Sehingga pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik," kata dia.

Selain itu, ia pun mengingatkan kembali, perilaku masyarakat juga menjadi faktor penting dalam kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Kendati demikian, Wiku pun menyadari warga sudah semakin bosan dengan mobilitas yang terbatas.

"Kami mohon jangan menunggu sampai lima ribu kasus untuk disiplin protokol kesehatan," tegasnya.

Diketahui, per hari ini, Kamis (24/9), tambahan kasus positif pecah rekor dengan 4.634 kasus, sehingga akumulasi kasus positif berjumlah 262.022 orang.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sempat menyebut sejauh ini tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak belum tercatat menjadi klaster penyebaran virus.

"Tanggal 4-6 banyak terjadi kerumunan, biasanya kita mengukur itu, kalau misalnya terjadi klaster baru itu 14 hari. Tapi Alhamdulillah sampai sejauh ini kita minta informasi itu bahwa itu juga tidak terjadi klaster baru," kata Doli dalam dikutip dari siaran CNNIndonesia TV, Selasa (22/9) lalu.

Doli pun menegaskan bahwa keputusan-keputusan yang diambil Pemerintah selalu didasarkan informasi dan kemudian analisa perkembangan situasi di tanah air.

Ia bilang pihaknya telah memperhitungkan betul terkait keselamatan rakyat, dengan selalu berkoordinasi secara formal dan informal dengan Satgas penanganan covid-19, serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam setiap pengambilan keputusan seperti Pilkada serentak ini.

Presiden Jokowi pun beberapa kali menegaskan untuk tetap melanjutkan Pilkada 2002 meski ada peningkatan kasus Covid-19 dengan berbagai dalihnya.

Diposting 25-09-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Anggota DPR-RI 2019-2024
Sumatera Utara 3