Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon menilai pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan (green growth) guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan perubahan iklim.
Demikian disampaikan Fadli Zon dalam Focus Group Discussion dengan tema Green Growth Economy yang dilakukan bersama mitra dan organisasi internasional seperti Global Green Growth Institute (GGGI) dan juga Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) di Bali, Rabu (23/9/2020).
“Pandemi Covid-19 memang tidak terduga, yang menyebabkan sebagian besar negara menerapkan pembatasan dan karantina ketat. Namun, akibat karantina itu, kita sempat menikmati udara bersih dan iklim yang hijau beberapa bulan di awal tahun. Jadi, pandemi juga merupakan momentum untuk memulai secara serius upaya menghijaukan kembali bumi kita dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi,” kata Fadli.
FGD diikuti oleh Anggota BKSAP DPR RI khususnya anggota Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional yang juga berasal dari berbagai komisi. Turut hadir Pimpinan BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Mardani Ali Sera.
FGD yang terselenggara atas kerja sama BKSAP dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Institute for Peace and Democracy (IPD) serta Universitas Warmadewa ini menitikberatkan pada dua upaya besar terkait peran dan kontribusi Organisasi Internasional ke Indonesia untuk memperkuat keterkaitan antara masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan untuk menuju pertumbuhan hijau.
Mendukung hal itu, menurut Fadli, Indonesia telah berkomitmen untuk pengurangan emisi karbon. Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dibuktikan dengan pendaftaran Nationally Determined Contribution (NDC) ke komunitas internasional sebagai pelaksanaan Paris Agreement.
“Kita berjanji menurunkan emisi karbon 29 persen dalam situasi biasa dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Sekarang, kita lihat mendalam bagaimana kontribusi Organisasi Internasional juga dalam isu ini. Bagaimana mereka berperan bagi Indonesia dalam menyeimbangkan kebijakan hijau dan pertumbuhan ekonomi-nya,” jelas Fadli.
Fadli Zon juga menyinggung bagaimana kemudian pandemi mengubah struktur APBN. Sehingga DPR perlu mengukur sejauh mana fiskal stimulus berpihak pada upaya pengurangan karbon yang sejalan dengan NDC. “Apakah kemudian ada stimulus hijau bagi ekonomi? Apakah ada kebijakan lainnya yang mendukung pertumbuhan hijau dalam proses pandemi?,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap agar kebijakan yang diambil bersifat inklusif, jelas, bervisi ke depan, berbasis sains, dan berpihak pada lingkungan. Mengingat, kebijakan iklim akan sangat berdampak pada masyarakat. Untuk itu perlu upaya menghubungkan proses pembuatan kebijakan dengan masyarakat. BKSAP menggali praktik cerdas dari negara lain dalam upaya pelibatan publik di proses kebijakan termasuk Inggris (United Kingdom/UK).
Ia menguraikan Inggris memiliki Climate Assembly, sebuah inisiatif pelibatan publik yang digagas DPR UK pada 2019 lalu untuk menjaring aspirasi konkret masyarakat Inggris terkait target negara mereka untuk mengurangi emisi karbon hingga nol persen pada 2050.
Karena itu, BKSAP pun menilai pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari perwujudan komitmen internasional, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. BKSAP juga ingin memperkuat koneksi publik dengan pengambil kebijakan, sekaligus memperkuat sistem demokrasi. Masyarakat pun ikut berkontribusi memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat.
“Assembly ini mewakili masyarakat. Atas inovasi tersebut, BKSAP memiliki ketertarikan mendalam dalam hal penguatan demokrasi partisipatif,” tandas Fadli.
