Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian penyebaran virus Corona (COVID-19) berbasis lokal. Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta setuju dengan arahan tersebut agar tidak banyak pihak yang dirugikan.
"Setuju dengan Presiden Jokowi. Mungkin kita bisa terapkan di DKI. Supaya tidak banyak yang dirugikan atau tidak dipukul rata," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, saat dihubungi, Senin (28/9/2020).
Basri menilai Pemprov DKI seharusnya memberikan pengecualian kepada zona yang sudah hijau dan melakukan pengetatan pada zona yang sudah merah. Dengan demikian, kata dia, tidak ada pihak yang dirugikan.
"Wilayah atau RW atau kelurahan yang sudah hijau atau kuning seharusnya ada pengecualian dan yang merah harus dikontrol ketat. Intinya, COVID kita bisa telan tapi minimalisir yang dirugikan, terutama di faktor ekonomi," ucapnya.
Namun, Basri mengungkap perlu kajian mendalam untuk menerapkan arahan Presiden Jokowi di Jakarta. Menurutnya, kondisi kepadatan dan monolitas Jakarta memengaruhi itu. "Masalahnya Jakarta ini padat sekali dan monolitasnya tinggi, perlu kajian mendalam dalam menentukan lockdown mini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta intervensi pengendalian penyebaran COVID-19 berbasis lokal ditingkatkan. Presiden Jokowi meminta arahan ini diteruskan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota," ujar Presiden Jokowi saat membuka Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9).
Jokowi mengatakan intervensi berbasis lokal atau pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif dalam mengendalikan penularan virus. Presiden Jokowi menekankan lagi, mini-lockdown yang diterapkan berulang dinilai efektif.
"Artinya, pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ucap Jokowi.
