Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR RI) Fadli Zon mendorong World Trade Organization (WTO) untuk dapat menjamin sistem perdagangan internasional dengan cara melindungi aspek ketersediaan dan keterjangkauan universal atas vaksin Covid-19. Ia mengatakan bahwa Perjanjian Perdagangan terkait seperti Trade-Related on Intellectual Property Rights (TRIPS) harus dibuat lebih fleksibel dalam perdagangan kebutuhan medis, termasuk keterbukaan pengadaan vaksin.

Penegasan tersebut disampaikan Fadli saat mengikuti pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PCWTO) ke-46 secara virtual, Rabu (30/9/2020). Fokus Indonesia itu mendapatkan gaung dari Ketua Rapat, Bernd Lange, yang juga menerangkan perhatian Parlemen Eropa atas vaksin yang harus tersedia untuk semua.

“Ada kebutuhan urgent untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan, pengembangan sedikitnya 180 vaksin di level global. Karena, pada akhirnya vaksin merupakan bagian dari barang yang diperdagangkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) ini. 

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI itu menggali lebih jauh peran General Council sebagai satu dari dua organ penafsir perjanjian perdagangan multilateral dalam konteks Perjanjian TRIPS. Yakni, untuk melihat adanya peluang fleksibilitas dalam penerapan Perjanjian TRIPS khususnya dalam situasi darurat kesehatan seperti saat ini. 

Merespon sorotan Ketua BKSAP DPR RI itu, Ambassador David Walker memastikan dalam Perjanjian TRIPS tersedia sejumlah fleksibilitas-fleksibilitas yang dapat digunakan. “Bahkan fleksibilitas yang ada juga berkembang seiring waktu,” papar Chair of the WTO General Council tersebut. 

Seperti diketahui, SC PCWTO menggelar rapat dengan menghadirkan Ambassador David Walker, yang merupakan Chair of the WTO General Council. Rapat SC PCWTO ke-46 kali ini merupakan rapat yang digelar bagi para anggota SC dalam pertemuan rutin yang kerap berdekatan dengan pelaksanaan WTO Public Forum.