Berita Anggota Parlemen

DPRD DKI: Perda Covid-19 Menguatkan Jaminan Sosial Masyarakat

sumber berita , 20-10-2020

WAKIL Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengatakan Perda Penanggulangan Covid-19 akan menguatkan jaminan sosial masyarakat. Baik bagi mereka yang terdampak ekonomi maupun yang terkonfirmasi positif covid-19. 

"Perda ini akan menguatkan jaminan sosial masyarakat, bukan hanya mereka yang terdampak secara ekonomi akibat kebijakan PSBB, tapi mereka yang isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif covid-19 juga mendapat perlindungan sosial dari Pemerintah Provinsi," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Selasa (20/10). 

Ketentuan ini, ujar Dedi, tercantum dalam Pasal 26 ayat 2, yang memperluas cakupan perlindungan sosial untuk masyarakat yang berkurang penghasilannya akibat tidak bisa bekerja karena harus menjalani isolasi mandiri. Dedi juga menyebut ada program bantuan yang dimungkinkan berupa bantuan langsung tunai maupun nontunai. 

Anggota Fraksi PKS ini juga mengungkapkan Perda Covid-19 akan memberikan edukasi yang penting bagi masyarakat Jakarta agar lebih waspada dalam menghadapi wabah. "Penerapan protokol kesehatan, penggunaan masker, pengelolaan tempat kegiatan baik di kantor, tempat usaha, industri, hotel, tempat wisata, tempat ibadah, transportasi, warung makan, pedagang kaki lima hingga fasilitas kesehatan, semuanya diatur lebih komprehensif," paparnya. 

Termasuk ada tracking dan surveilans epidemiologi bagi warga, bukan hanya yang berdomisili di Jakarta, tapi juga bagi warga daerah yang beraktifitas di Jakarta. 

"Perda ini akan menyinergikan penanggulangan Covid-19 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian dan Pemerintah Daerah lain, agar terbangun kolaborasi yang lebih efektif," pungkas Dedi. 

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Senin (19/10/2020) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Aturan yang akan menjadi payung hukum bagi penanganan wabah Covid-19 di Jakarta ini memuat 11 bab dan 35 pasal.

Diposting 21-10-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Dedi Supriadi

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024