Berita Anggota Parlemen

Vaksinasi Dipercepat November, PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

sumber berita , 22-10-2020

Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal. Kegiatan itu akan dimulai pada November 2020.

Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari Tiongkok itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 18-59 tahun.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Covid-19 harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena semua prosesnya harus transparan.

“Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase tiga di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat. Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk, ” ujar Netty kepada wartawan, Kamis (22/10).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menuturkan, pemerintah juga harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19. Mengingat ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel.

“Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan” katanya.

Netty mengingatkan, agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal. Karena menurutnya, harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat.

“Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambayar,” pungkasnya.a

Diposting 23-10-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Netty Prasetiyani

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Barat 8