Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengirim surat ke DPR RI meminta legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Fraksi PPP meminta KSPI menagih legislatif review UU Cipta Kerja itu kepada Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.
"Karena yang diminta dua fraksi tersebut ya bisa ditagih ke mereka," kata Sekretaris F-PPP DPR RI, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).
KSPI sudah melayangkan surat legislative review UU Cipta Kerja kepada 9 fraksi di DPR. Namun, PPP mengaku belum membaca surat dari KSPI tersebut. "Suratnya kami belum baca. Soal mengubah UU itu kan ada mekanisme judicial review di MK," ucap Baidowi.
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan untuk legislative review harus masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). Sebab, menurut Awiek mekanisme di DPR seperti itu. "Kan semuanya harus masuk prolegnas. Ya memang begitu," imbuhnya.
Sebelumnya, KSPI mengirim surat ke DPR meminta legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Surat itu dikirimkan kepada 9 fraksi di DPR RI.
"Jadi 9 fraksi sudah kami kirim, yaitu tentang legislative review. Kami minta anggota DPR yang berjumlah 575 orang yang ada 9 fraksi dengan tembusan tadi," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10).
Saiq Iqbal meminta DPR tidak buang badan dan mengesampingkan aspirasi rakyat. Ia juga secara khusus meminta Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat, 2 fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja, untuk mengambil inisiatif legislative review.
"DPR jangan buang badan, tolong dicatat. DPR jangan buang badan, khususnya 2 fraksi yang menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya legislative review," tegasnya.
