Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mengatakan, selama ini masyarakat banyak yang mengeluh mengenai pendirian usaha yang sangat berbelit-belit. Kondisi ini tentunya harus dijawab pemerintah dengan regulasi ‘sapu jagat’ yang akan memangkas rantai birokrasi.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala Negara menegaskan tak ingin lagi persoalan perizinan usaha itu terus terjadi.
“Jokowi tidak ingin lagi adanya perizinan yang berbelit-belit terkait pendirian usaha. Semangat itu yang kemudian diwujudkan dalam UU Omnibus Law,” ujar Guspardi Gaus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (27/10).
Pemerintah dan DPR membuat UU Omnibus Law dengan tujuan sangat baik untuk kepentingan masyarakat. Dalam regulasi itu, salah satu yang sangat berpihak pada masyarakat adalah pendirian usaha yang ke depan akan lebih mudah.
“Semangat UU Omnibus Law itu mempercepat, mempermudah birokrasi perizinan ,” ujar Guspardi.
Menurutnya, tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya dengan UU Omnibus Law. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menyederhanakan segala hal yang berbelit-belit. Dengan adanya UU Omnibus Law, tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih. Semua prosedur perizinan yang rumit dipermudah.
“Inti dari Omnibus Law itu adalah bagaimana mempercepat, mempermudah, dan memperlancar urusan perizinan. Karena di Omnibus Law ada 79 UU berbenturan antara satu dengan yang lain. Itu diharmonisasikan. Jadi kalau mengurus izin enggak perlu fisik, tapi lewan online saja. Apalagi UMKM tidak perlu izin, dia hanya mendaftarkan diri saja,” katanya.
Lebih lanjut, Guspardi juga secara tegas membantah tudingan UU Omnibus Law akan membuat masyarakat sulit. “Ini yang perlu dicermati, bahwa tujuan Omnibus Law itu adalah bukan malah menyulitkan. Tapi memperlancar dan mempermudah,” ungkapnya.
Contohnya, lanjut Guspardi, soal pembuatan izin PT atau perseoran akan lebih mudah karena tidak ada lagi batasan modal minimum. Termasuk pembentukan koperasi juga semakin mudah. Karena dengan sembilan orang saja sudah bisa mendirikan koperasi. Sehingga UU Cipta Kerja ini adalah terobosan baru bagi Indonesia.
“Dulu kan koperasi butuh berapa orang. Sekarang sembilan orang saja sudah bisa membentuk koperasi. Kalau periznan mempermudah dan memperlancar,” pungkasnya.
