DPR mengapresiasi ketegasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui jajarannya di daerah dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan (Protkes) di tahapan kampanye. Upaya tersebut harus terus dilakukan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terbebas dari ancaman penularan covid-19.
"Sikap Bawaslu harus didukung dan semua stakeholders mesti satu sikap tegas terhadap pelanggaran prokes covid-19," terang Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa
Menurutnya, prokes bersifat wajib untuk dilaksanakan seluruh pihak mulai pasangan calon kepala daerah, tim sukses, hingga pelaksana dan pengawas Pilkada. Pasalnya, ketentuan itu merupakan syarat supaya kontestasi politik di 270 daerah itu berjalan aman tanpa penularan covid-19.
"Wajib dilakukan karena ketaatan pada protokol covid-19 adalah prasyarat utama bagi Pilkada yang aman dari covid-19," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan suara kritis publik dan pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan pasangan calon atas penerapan prokes dapat menekan pelanggaran. Pelanggar dapat secara otomatis berbenah diri karena mendapat sorotan tajam.
"Makanya, mulai ada perbaikan perilaku calon terkait disiplin pada protokol kesehatan," ucapnya.
Titi juga meminta pengawas dan penegak hukum tidak lengah karena biasanya semakin mendekati masa tenang dan hari pemungutan suara, kompetisi akan semakin sengit dan cenderung panas. Biasanya, potensi pelanggaran akan meningkat.
"Oleh karena itu, strategi pengawasan harus diefektifkan dan mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam melakukan pengawas terhadap calon dan timnya untuk patuh pada aturan main dan protkes yang ada," tutupnya.
Bawaslu daerah dituntut bekerja ekstra dalam mengawasi masa kampanye. Penindakan tegas semakin intensif dilakukan Bawaslu dalam menekan pelanggaran seperti terjadi di sejumlah daerah antara lain Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
