Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menggelar kunjungan kerja untuk menjaring dan menampung aspirasi warga di daerah pemilihan. Laila menyatakan warga terdampak pandemi di Surabaya hingga saat ini belum tercover bantuan dari pemerintah baik itu pemkot, pemprov dan juga pusat.
Bahkan, menurutnya ada warga yang masuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mendapatkan bantuan. Kondisi ini hampir merata di seluruh wilayah Surabaya. Tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Meski mereka ber-KTP Surabaya, namun hingga kini belum menerima bantuan.
"Ini harus menjadi perhatian serius pemkot. Mereka warga ber-KTP Surabaya dan saya melihat sendiri kondisinya. Mereka selayaknya masuk MBR secara sistem dan mestinya penerima bantuan," kata Laila Mufidah dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).
Laila pun berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk membantu warga MBR atau warga terdampak corona seperti yang terkena PHK atau yang tak lagi bisa berjualan. Politisi PKB ini juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Lembaga Pendidikan PAUD di Panjang Jiwo.
Dari kegiatan tersebut, Laila mendapatkan penyedia layanan pendidikan PAUD yang tersebar di setiap kampung kebingungan saat diminta memperbarui izin operasional penyelenggara pendidikan PAUD. Lembaga PAUD juga kaget saat dinas pendidikan meminta izin operasional yang harus diperbarui enam bulan sekali.
Salah satunya dirasakan oleh Bunda Utami dari lembaga pendidikan PAUD di Panjang Jiwo yang mengeluhkan soal perpanjangan izin operasional tersebut.
"Kami tidak punya tenaga khusus menyiapkan berkas. Jelas tidak nutut kalau perpanjangan izin operasional pendidikan per enam bulan," ucap Bunda Utami.
Mendengar keluhan tersebut, Laila berkoordinasi dengan Dindik Surabaya. Apalagi Otoritas pendidikan di kota ini hendak mensosialisasikan masa perpanjangan izin operasional pendidikan PAUD. Ia menegaskan untuk saat ini, Dindik tidak bisa memaksakan kehendak tanpa mau melihat kondisi riil PAUD.
