Komisi A DPRD DKI Jakarta menyebut Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, terlalu padat penduduk. Oleh sebab itu, Komisi A DPRD DKI meminta agar dilakukan pemekaran wilayah dengan segera.
"Dari tahun ke tahun, itu (wacana pemekaran) jadi rekomendasi kita. Di periode saya, mesti selesai ini (pemekaran) Kapuk," ucap Ketua Komisi A, Mujiyono, saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).
Menurut Mujiyono, total penduduk di Kelurahan Kapuk sekitar 170 ribu. Jumlah penduduk sebanyak itu, seharusnya tidak dalam satu kelurahan.
"170 ribu penduduk (masalah utamanya) pelayanan lah. Satu kelurahan layani 170 ribu orang. Itu sebanding dua kelurahan, bahkan lebih," kata Mujiyono.
Dia menerangkan rata-rata kelurahan diisi 40 ribu jiwa. Karena padatnya penduduk di Kelurahan Kapuk, lurah setempat menghadapi kesulitan untuk soal pelayanan publik. "Lurah tugas di sana, yang disuruh banyak bener, padet," ucap Mujiyono.
Untuk itu, Mujiyono berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 tidak menghilangkan anggaran kajian pemekaran kelurahan. Anggaran kajian, disebut Mujiyono, tidak terlalu besar.
"APBD Perubahan anggaran perencanaan, kajian sudah ditetapkan, nggak gede juga Rp 90 juta berapa gitu angkanya," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan anggaran tahun 2020 yang disebut terdampak virus Corona (COVID-19). Pada awalnya APBD 2020 disahkan Rp 87,95 triliun, kini RAPBD-P senilai Rp 63,23 triliun.
"Saya sampaikan bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp 87,95 triliun, mengalami penyesuaian menjadi Rp 63,23 triliun," kata Anies dalam pidato pandangan RAPBD-P 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Selasa (3/11).
