Anggota DPR RI Suhardi Duka menyatakan, berdasarkan hasil reses dan laporan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), subsidi kuota bagi siswa sebesar Rp 7,2 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai saat ini belum dirasakan secara merata oleh anak-anak yang berada di daerah maupun di kota. Oleh karena itu DPR RI harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun tersebut.

“Di sisi lain, anak-anak tidak mampu sangat tergantung pada subsidi ini untuk bisa mengikuti pendidikan daring yang saat ini kita hadapi. Fraksi Partai demokrat sudah berusaha untuk menolong dengan memasang wifi gratis dilingkungan, akan tetapi dirasa tidak memberikan solusi yang sempurna. Oleh karena itu kami meminta adanya pengawasan yang ketat terhadap penyaluran subsidi 7,2 triliun ini,” ucap Suhardi saat Rapat Paripurna DPR RI, Senin (9/11/2020).

Pada kesempatan yang sama, Suhardi juga mendukung agar pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, seluruh penyelenggara Pilkada diharapkan dapat menyelenggarakannya sesuai dengan fungsi masing-masing.

“Utamanya kepada ASN, diharapkan untuk tidak dijadikan sebagai tim sukses yang massif dari beberapa pihak di daerah. Menteri Dalam Negeri dan Komisi ASN agar dapat memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada di daerah agar dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Negara Amerika Serikat telah sukses menyelenggarakan Pilpres dan telah mendapatkan Presiden yang baru, sambungnya, akan tetapi pasca Pilpres di masa pandemi Covid-19 tersebut terjadi peningkatan yang cukup tinggi jumlah orang yang terkena Covid-19.

“Oleh karenanya kita mewanti-wanti agar kiranya Pilkada 9 Desember 2020 tidak menjadi kluster baru Covid di Indonesia. (Kepada) KPU dan Bawaslu, kita pastikan bahwa protokol kesehatan covid pada tanggal 9 Desember berjalan dengan baik,” pungkasnya.