Wakil Ketua Badan Akuntabillitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu mengatakan ada kekhawatiran masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil DAN Menengah (UMKM) terhadap berakhirnya masa pemberian bantuan (subsidi dan stimulus) di akhir tahun 2020. Ia mengaku akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus.
Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai mengikuti lawatan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020). Dalam lawatan tersebut disampaikan bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19 dengan catatan pertumbuhan ekonomi berada pada kondisi minus hampir 14 persen.
“Ada kekhawatiran dari para pelaku umkm terkait dengan berakhirnya masa pemberian bantuan ini pada akhir tahun 2020, sementara para pelaku umkm belum bisa survive. Sehingga ini yang kemudian mereka diantaranya mengajukan agar supaya pemberian subsidi dan stimulus terhadap umkm ini masih perlu dilanjutkan,” terangnya.
Anggota Komisi V DPR RI yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan bahwa dari angka pertumbuhan ekonomi tersebut, telah mempengaruhi kondisi para pelaku UMKM di Bali yang dinilainya sangat sulit mengembangkan usaha agar bisa survive.
“Oleh karena itulah harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemda sudah menyalurkan Rp 48 miliar untuk UMKM, nah pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan bantuan-bantuan termasuk subsidi energi,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII itu.
