Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati turut menyoroti tertundanya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Legilator dari PKS itu tak ingin vaksin yang ada tidak sesuai, karena itu butuh prasyarat yang ketat.
“Pada intinya vaksin tersebut harus berkhasiat, aman dan bermutu demi keselamatan warga. Itu yang jadi pegangan utama. Pada saat ini, jika melihat perkembangan pembuatan vaksin di Indonesia, baik vaksin dari luar negeri seperti sinovac atau dari dalam negeri vaksin merah putih, maka belum memenuhi standar dan prasyarat yang ditentukan untuk EUA,” ujar Mufida kepada wartawan, Kamis (19/11).
Mufida juga ini mencontohkan, vaksin Sinovac yang di dalam negeri masih dalam tahap pengujian dan di luar negeri masih memasuki uji klinis tahap 3 dan belum terlihat hasilnya.
“Indonesia memulai uji klinis terlambat satu bulan dibandingkan Chili, Turki, Brazil dan Uni Emirat Arab, dan dari awal sudah diprediksi analisis interim melibatkan 540 subjek mungkin baru bisa Desember 2020. Bahkan analisis lengkap mungkin Maret 2021. Jadi masyarakat justru kaget dengan berita launching vaksin November 2020 oleh pemerintah,” terangnya.
Karena itu, Mufida mengingatkan, agar semua pihak terutama pemerintah berbicara berdasarkan perkembangan aktual dan faktual atas pengujian vaksin tersebut. Jangan sampai memberikan angin surga kepada masyarakat tanpa berdasar hasil kajian yang telah ditetapkan.
“Kami percaya bahwa jika data dan hasil pengujian tersebut telah memenuhi syarat, maka EUA akan dapat dikeluarkan. Jadi, saat ini kita percayakan pada pemerintah, yaitu Kementrian Keaehatan dan BPOM sebagai garda depan pengujian atas vaksin yang ada,” katanya.
“Pemberian vaksin adalah tindakan medis oleh tenaga medis. Jadi ada hubungan dokter dan pasien. Kepercayaan soal efektif tidaknya suatu tindakan medis wajib berdasarkan data uji klinis. Jadi mari kita tidak terburu-buru soal vaksin karena data hasil uji klinis belum utuh,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pernny Lukito mengatakan vaksinasi Covid-19 yang direncanakan dilakukan akhir tahun 2020 ini bakal tertunda pelaksanaanya.
Menurut Penny, tertundanya pelaksanaan tersebut karena izin atau emergency use of authorization (UEA) sulit untuk dikeluarkan pada akhir tahun ini. Hal ini pun juga dia telah sampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengenai kendala izin yang didapatkan tersebut.
“Bahwa tidak bisa didapatkan minggu ketiga Desember 2020. Sehingga tidak bisa diberikan emergency use authorization pada Desmber minggu kedua atau ketiga 2020,” ujar Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).
Penny menambahkan vaksin Covid-19 Sinovac yang saat ini diuji klinis di Bandung juga belum keluar sampai saat ini hasil uji klinisnya. Sehingga tidak mungkin memberikan UEA tersebut padak akhir tahun ini.
“Berdasarkan standar yang ada tentu tidak mungkin kami memberikan UEA pada Desember 2020,” katanya.
Penny juga mengatakan, seandainya sudah ada hasil uji klinis dari vaksin Covid-19 dan semua data sudah dilengkapi. Maka UEA itu baru bisa terbit pada Januari 2021 mendatang.
