Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengatakan lazimnya memasuki musim tanam 2020-2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat. Namun, para petani di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk. Dirinya mendorong pemerintah segera memperbaiki sistem distribusi pupuk agar tepat sasaran agar kebutuhan petani dapat terpenuhi.
"Kalau melihat potensi persawahan di Indramayu, ini luar biasa. Namun setelah kami mengikuti dengan kelompok tani dan dinas tadi, ada persoalan yang serius dihadapi para petani kita. Yaitu terkait dengan distribusi pupuk, padahal pupuk ini kan hal yang sangat vital," kata Bambang saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Gudang Lini III PT Pupuk Kujang Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jumat (27/11/2020).
Bambang menuturkan persoalan yang dihadapi para petani ialah kelangkaan pupuk bersubsidi, serta distribusinya yang tidak tepat dengan masa tanam. Menurutnya, hal ini perlu dievaluasi mulai dari dinas kabupaten maupun kementerian, sehingga penyaluran pupuk bisa tepat sasaran dan tepat jumlah.
Tidak hanya di Indramayu, dikatakannya, persoalan distribusi pupuk subsidi ini hampir merata di seluruh Indonesia. Ia mengkhawatirkan, jika pemerintah tidak memberikan perhatian penuh akan hal tersebut maka kemungkinan banyak petani yang alih fungsi lahan suatu saat.
"Seluruh petani yang saya kunjungi itu rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Karena itu, saya punya gagasan sebenarnya serahkan saja masing-masing ke kepala daerah. Biar kepala daerah yang memandu langsung petaninya. Kalau Bupati dikasih kewenangan untuk distribusi pupuk ini, saya kira akan lebih efektif," tuturnya.
Bambang menambahkan, dengan pendampingan kepala daerah maka masalah pendataan petani melalui elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai satu satunya cara untuk mendapatkan alokasi pupuk bisa dilakukan secara tepat dan cepat.
Termasuk, menyisir kembali kepemilikan Kartu Tani sebagai syarat petani dapat memanfaatkan pupuk subsidi. Sehingga petani yang selama ini belum menjadi anggota kelompok tani, kebutuhan pupuknya bisa masuk dalam e-RDKK. "Para penyuluh kita dilapangan banyak menghadapi berbagai kendala, mulai dari sarpras yang minim hingga terbatasnya uang operasional. Karena itu dukungan kepada mereka pun harus ditingkatkan," imbuhnya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono melakukan pertemuan dengan Dirjen Sarana dan Prasarana Kementan Sarwo Edhy, perwakilan PT Pupuk Indonesia Holding Company, Perwakilan Petani, Perwakilan Agen, dan Perwakilan Distributor Pupuk membahas kondisi di Kabupaten Indramayu yang saat ini kekurangan pupuk, terutama pupuk subsidi.
