PIMPINAN DPR menginginkan jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 realistis. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menegaskan agar Badan Legislasi (Baleg) betul-betul mensortir RUU mana saja yang akan masuk Prolegnas 2021.
"Kami punya gagasan jangan sampai parlemen buat shortlist prioritas itu tinggi hingga lebih dari 30 RUU namun ternyata yang disahkan hanya belasan saja," ujar Azis di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/12).
Azis menegaskan, para pimpinan DPR dalam Rapat Pimpinan (Rapim) telah sepakat bahwa jumlah UU yang disahkan dalam rapat paripurna tidak boleh kurang 50% dari jumlah RUU yang terdaftar dalam Prolegnas. Untuk memenuhi hal tersebut, Azis menegaskan perlunya penetapan target pembahasan RUU di dalam prolegnas yang efektif dan realistis.
"Karena kalau akan menanggung beban setiap apa yang ditargetkan tidak pernah tercapai dan hanya pepesan kosong. Kami tidak mau tanggung beban itu yang bisa rusak citra parlemen," ungkap Azis lebih lanjut.
Sebelumnya, Baleg masih menunda penetapan Prolegnas 2021 hingga Januari mendatang. Pemerintah, DPR, dan fraksi-fraksi masih melakukan lobi untuk menentukan RUU mana saja yang akan masuk dalam Prolegnas 2021. Diketahui terdapat 3 RUU yang masih menjadi perdebatan perlu atau tidaknya dimasuki dalam Prolegnas 20201 yakni RUU Haluan Ideologi Pancasila, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Bank Indonesia.
"Mudah-mudahan nanti pada saatnya tiba antara pemerintah dan parlemen sepakat shortlist UU mana yang akan dibahas di 2021," ungkap Azis.
