Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan bahwa di tengah Pandemi Covid-19, alokasi pupuk subsidi tahun 2020 terus bertambah menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun. Ia juga mengatakan, pupuk Indonesia melalui para produsen pupuk, yaitu Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, Pusri Palembang, Pupuk Kujang dan Pupuk Iskandar Muda, akan tetap fokus menjalankan tugas Public Service Obligation (PSO) dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi bagi petani guna menjaga produksi pangan nasional.
"Guna menjaga produktivitas terus berjalan, Pupuk Kaltim sebagai anak usaha dari Pupuk Indonesia yang ditugaskan untuk menyalurkan pupuk subsidi nasional hingga di 2 per 3 wilayah Indonesia, menyiapkan stok pupuk, tidak hanya pupuk bersubsidi, tapi juga pupuk non subsidi dan pupuk hayati," ucap Demer, sapaan akrabnya, saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (3/12/2020).
Hingga saat ini, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu, total distribusi pupuk bersubsidi kepada petani penerima subsidi yang berdasarkan data e-RDKK telah mencapai sebesar 4.7 juta ton atau setara 59,9 persen dari target RKAP dan pupuk non PSO sebesar 2.3 juta ton atau setara 52,2 persen dari target.
"Pertumbuhan tersebut didukung oleh para produsen pupuk yang dapat menjaga kehandalan pabrik meski di tengah pandemi, sehingga dapat beroperasi secara optimal dengan rate yang cukup tinggi, dan produksi setiap tahunnya dapat terus meningkat," jelasnya.
Demer mengungkapkan, selain menyangkut alokasi pupuk, dampak pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada sektor telekomunikasi, seperti pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia ini mulai tertekan pendapatannya dari segmen enterprise seiring dengan adanya kebijakan kerja dari rumah (work from home) dan pemberlakuan PSBB.
Di sisi lain, PT Telkom Indonesia juga sedang mempersiapkan rencana pembangunan ribuan base transceiver station (BTS) di kota dan Kabupaten Kalimantan Timur yang berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota baru, sehingga dapat mendukung kesiapan infrastruktur teknologi digital terbaik di Kalimantan.
"Melihat situasi dan kondisi tersebut, peranan BUMN sebagai agent of development beserta seluruh anak perusahaannya menjadi sangat vital. Diharapkan seluruh BUMN mampu menjadi motor penggerak serta berkontribusi secara aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah," tutur Demer.
Untuk itu, tambahnya, Komisi VI DPR RI ingin mendengar secara langsung dan mendapatkan masukan terkait kondisi aktual perusahaan di masing-masing BUMN. "Baik mengenai permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh PT Pupuk Kaltim dan PT Telkom Indonesia (Persero) yang juga beroperasi di Kalimantan Timur. Termasuk juga roadmap serta langkah terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan kepada Pemerintah," ujarnya.
