JURU Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok harga vaksin yang bisa dijangkau masyarakat. Pasalnya, selain vaksin gratis pemerintah juga menetapkan skema vaksin mandiri yang harus dibayar masyarakat.
"Pemerintah mengupayakan vaksin dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terkait detail kebijakan ini (harga vaksin) masih dalam tahap perancangan dan akan segera diberitahukan kepada publik jika sudah rampung," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (14/12).
Dia menjelaskan meski ada skema mandiri, kesadaran publik untuk mengikuti program vaksinasi sangat penting. Sehingga krisis kesehatan ini bisa segera diatasi.
Skema vaksin mandiri memang menjadi polemik di tengah masyarakat, lantaran adanya informasi harga vaksin yang cukup mahal. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang khawatir dengan keamanan vaksin.
Untuk itu, lanjut Wiku, Pemerintah berusaha menyakinkan masyarakat agar terlibat dalam program vaksinasi. "Seluruh kementerian dan lembaga memiliki andil untuk meyakinkan masyarakat bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat," imbuhnya.
"Saya berharap publik bisa membangun kesadarannya sendiri untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi yang juga memperjuangkan keamanan negara," tutupnya.
Pekan lalu, DPR RI mendesak pemerintah memberikan alokasi vaksin gratis lebih banyak daripada mandiri. Saat ini perbandingan vaksin program yang gratis dengan vaksin mandiri sebesar 30% berbanding 70%. DPR meminta perbandingan tersebut dibalik sehingga mayoritas vaksin diberikan secara gratis.
Permintaan itu merespons keterangan Menkes bahwa program vaksinasi covid-19 akan menyasar 107 juta jiwa atau 67% dari total penduduk Indonesia yang berusia usia 18 hingga 59 tahun. Namun, dari jumlah itu mayoritas mendapatkan vaksin melalui skema mandiri sebanyak 75 juta penduduk. Sementara vaksin program gratis hanya 32 juta penduduk.
"Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, saya berharap pemerintah bisa meningkatkan proporsi skema vaksin program menjadi lebih besar dari vaksin mandiri dari total target vaksinasi nasional. Dengan demikian vaksinasi bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih banyak yang tercover," ucap anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Dapil Jatim III Anas Thahir, Jumat (11/12).
Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kamis (10/12), DPR meminta agar target populasi yang akan divaksinasi dalam skema vaksin program gratis diperluas sehingga bisa menjangkau semua kelompok umur, termasuk usia dibawah 18 tahun dan usia diatas 59 tahun. Perluasan vaksin juga dilakukan kepada masyarakat kurang mampu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mengatakan permintaan untuk mengubah alokasi pemberian vaksin itu menjadi hasil keputusan rapat. "Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan RI dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk meningkatkan proporsi skema vaksin program lebih besar dari vaksin mandiri dari target vaksinasi nasional sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," tegasnya.
