Untuk kali pertamanya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir dan menggelar rapat bersama Komisi IV DPR RI di Senayan. Sejumlah anggota DPR pun banyak memberikan masukan kepada mantan Bendahara Umum DPP PAN itu.
Salah satunya adalah, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro yang dalam pernyataannya seperti menyindir mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menurut dia terlalu fokus pada urusan menenggelamkan kapal dan melarang ekspor benih lobster.
Darori juga menyindir, kebijakan Susi yang bangga yang bisa mengembalikan uang negara triliunan rupiah. Seolah menjadi pahlawan bagin negara karena merasa berhasil menekan anggaran untuk biaya program dan operasional kementeriannya pada tahun 2019.
“Menteri KKP yang lalu bangga mengembalikan uang. Anggaran kementerian dulu di atas Rp 12 triliun, tapi yang anehnya lagi, pelaksanaannya pun disclaimer dua tahun berturut-turut, hampir tiga tahun. Artinya fisiknya enggak nampak, uangnya habis, dan ini temuan BPK. Saya enggak tahu apa sudah ditindak-lanjuti,” kata Darori di Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Selain itu, Darori juga juga menuturkan, pengelolaan kelembagaan sumber daya manusia atau ASN Perikanan dan Kelautan di daerah masih berantakan. Sehingga KKP di pusat hanya tahu mengelola keuangan tapi buta akan lapangan.
“Menteri KKP enggak ada yang berhasil pak. Yang kemarin, katanya cantrang, lobster, terus penenggelaman kapal, tapi dibalik itu banyak (yang mesti dilakukan),” katanya.
Bahkan, soal lobster, menurutnya sejauh ini masih terjadi penyelendupan masih, seperti di Pantai Timur, di Sumatra tidak ada yang awasi. “Karena terbatas orangnya,” tutur Darori.
Lebih lanjut, Darori juga juga menyoroti soal masih banyak nelayan yang masih miskin. Bahkan, menyindir kembali mantan menteri terkait lobster. Padahal, enggak kasih bibit ikan di laut, tidak usah kasih makan, tapi nelayannya kok miskin. Ini yang untung eksportirnya.
“Contoh mantan menteri mengatakan, lobster yang segede termos saya ini di China laku Rp 5 juta. Ok, ongkos kirimnya Rp 1 juta, jadi untungnya Rp 4 juta. Kalau di Kehutanan, Pak, harga kayu dalam negeri 100 dolar, dijual ke China 200 dolar, pengusaha mau bayar 5 persen dari keuntungan kepada negara. Kalau ini lobster berapa itu pak? Tarifnya harus diubah pak,” jelas Darori.
“Jadi yang sebesar termos, Lobsternya harus diubah. Misalnya, 5 persennya untuk negara. Harusnya begitu pak usul saya,” kata dia.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan ini menuturkan, KKP ini potensial. Tapi PNBP masih kecil serta nelayannya masih banyak yang miskin.
“Padahal tujuan kita mau mensejahterakan rakyat,” kata Darori.
