Politisi Senayan meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) mengumumkan situasi pangan nasional, utamanya beras jelang Ramadhan tahun ini. Langkah ini penting untuk menghindari permainan mafia impor memanfaatkan situasi pangan dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, kondisi pangan berkurang karena bencana banjir di mana-mana. “Ini harus diwaspadai pemerintah. Di dapil (daerah pemilihan-red) saya Pati dan Grobogan (Jawa Tengah) sudah ratusan hektare terendam banjir. Ini harus diantisipasi,” tegasnya di Jakarta, kemarin.
Firman khawatir, bencana banjir ini berpotensi menyebabkan kerawanan pangan nasional. Karena itu, dia meminta Bulog menjelaskan secara transparan jumlah stok cadangan nasional yang dimilikinya, untuk antisipasi kebutuhan beras sampai Lebaran.
“Kalau Bulog memiliki stok cukup, ya harus di-declare. Supaya masyarakat tenang dan aman. Kalau Bulog bilang stok saya cukup, artinya tidak perlu ada impor-impor lagi,” katanya.
Firman mengingatkan, impor beras di 2018 merupakan pengalaman berharga, karena Bulog merugi cukup besar. Sebab impor itu dilakukan saat stok beras cukup. Akhirnya, beras yang diimpor menumpuk di gudang. Dia khawatir, kondisi ini kembali terulang di 2021. Dengan dalih banjir, pemerintah dipaksa membuka impor beras.
“Bulog ini suka digunting dalam lipatan oleh importir bahwa ada banjir. Kemudian pemerintah didesak keluarkan izin impor. Oknum pejabat itu ikut bermain memanfaatkan ini. Karena impor ini sangat menjanjikan dalam segala hal. Tapi akibatnya Bulog kembali lagi jadi korban,” katanya.
Bukan hanya Bulog, lanjut politisi Golkar ini, petani juga ikut kena getah dai permainan para mafia impor ini. Panen petani akan sulit bersaing dengan beras impor. Apalagi Vietnam dan Thailand sedang mengalami kelebihan stok di saat pandemi ini.
Anggota Komisi VI Daeng Muhammad juga mengungkap permainan impor beras yang tidak hanya merugikan petani, tapi juga membuat Perum Bulog buntung. Saat kunjungan kerja ke Gudang Bulog didapati pemandangan memilukan. Ribuan ton beras impor milik Bulog tersimpan di gudang begitu saja. Beras impor tersebut didatangkan pada Tahun 2018.
Politisi senior PAN ini menegaskan, dirinya sejak awal menentang kebijakan impor beras. Di samping dilakukan saat petani tengah panen raya, impor terjadi ketika swasembada beras telah berhasil.
Ironisnya, kebijakan impor beras yang direkomendasikan Kementan ternyata beda jauh dengan yang diimpor Bulog. Mentan merekomendasikan 500 ribu ton, tapi oleh Mendag (Menteri Perdagangan) 1,8 juta ton.
“Akhirnya ribut. Barang numpuk. Karena Bulog hanya menjalankan politik tata niaga impor yang dilakukan secara salah,” katanya.
