Anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal mengatakan, sektor pertanian patut memperoleh perhatian karena terbukti memiliki kontribusi yang positif dalam perbaikan ekonomi Indonesia dalam masa pandemi Covid-19. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja serta kenaikan nilai ekspor pertanian.
"Kita juga patut mengapresiasi tren Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Tani (NTUP) 2020 yang terus mengalami perbaikan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran membahas refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian TA 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (8/2/2021).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2021 lalu naik 0,01 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai 103,26 . Kenaikan tersebut dijelaskan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan 0,45 persen, ini lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya 0,44 persen.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mendorong Kementan untuk memprioritaskan kegiatan yang berdampak positif dalam pemeliharaan ekonomi nasional dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran dan berharap berharap Kementan agar memprioritaskan program padat karya dan kegiatan lainnya yang berdampak langsung ke masyarakat.
Program padat karya dalam sektor pertanian saat ini memberikan kontribusi yang tinggi dalam penyerapan kerja yakni mencapai 38,2 juta jiwa atau 29,76 persen dari total penduduk bekerja yang sebanyak 128,4 juta orang. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang pertumbuhan ekonominya tidak terpengaruh pandemi Covid-19.
Abdullah juga menyampaikan beberapa pandangan lainnya seperti pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian bagi petani, penumbuhan kelompok usaha bersama petani muda serta bimtek pelatihan penyuluhan petani. Politisi asal Maluku ini juga mendorong perubahan konsep pasar tani saat ini menjadi pasar hasil bumi, sehingga pasar tersebut tidak hanya mengakomodir saja, melainkan juga menggalakkan hasil bumi rakyat.
"Kami meminta Kementerian Pertanian menjadikan pembangunan infrastruktur dengan sharing anggaran dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menggalakkan hasil bumi rakyat yang ditransaksikan di pasar hasil bumi tersebut." pungkasnya.
