Berita Anggota Parlemen

Komisi XI Desak Penyerapan PMN 2021 yang Efektif dan Produktif

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah menyoroti anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 ini agar bisa digunakan secara efektif. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga harus mengkaji kembali investasi pemerintah mana saja yang telah memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

“Kami mencermati bahwa investasi PMN harus bisa dijalankan secara efektif dan produktif,” ujarnya saat  Rapat Kerja virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait penyampaian hasil pendalaman pembiayaan investasi PMN 2021, Senin (8/2/2021). Selain itu Ela juga menyoroti utang luar negeri BUMN yang tetap naik, dikala suntikan PMN dari negara tetap berjalan.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini mencatat bahwa utang luar negeri BUMN pada bulan November tahun lalu mencapai 57,6 miliar dollar AS atau setara dengan Rp812,2 triliun. Utang perusahaan pelat merah tersebut mengalami kenaikan dobel digit dibandingkan bulan yang sama pada periode sebelumnya.

“Ini perlu perhatian serius dari pemerintah, sebab di tahun 2020 akibat dampak pandemi, ekonomi nasional sudah defisit. Lalu bagaimana menakar posisi utang di tahun 2021 ini? Maka dari itu, PMN harus efektif,” ungkap Ela. Ia juga menyoroti rencana pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Menurut Ela, konsentrasi pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi mikro perlu diapresiasi, namun skema holding tersebut perlu pendalaman lebih lanjut. Sebab ketiga perusahaan tersebut memiliki bentuk atau pola kredit dan pendampingan nasabah yang berbeda-beda.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengritisi rencana suntikan modal bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), induk holding asuransi yang akan membawahi Jiwasraya, dari anggaran PMN Rp20 triliun. “PMN harusnya menjadi pendorong bagi kinerja BUMN hingga berdampak bagi kemakmuran rakyat,” sebut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu dalam rapat.

Pemerintah harus mempertimbangkan pemberian PMN kepada perusahaan yang tidak tersangkut masalah, apalagi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi. Untuk itu menurut Anis, pemerintah sebaiknya memikirkan opsi yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. 

Diposting 10-02-2021.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Ela Siti Nuryamah

Anggota DPR-RI 2019-2024
Lampung 2

Anis Byarwati

Anggota DPR-RI 2019-2024
DKI Jakarta 1