Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun “menyentil” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait adanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang terlibat dalam kasus suap.
Menurut dia, kasus ini harusnya bisa menjadi momentum bagi Sri Mulyani untuk memperketat pengawasan kepada anak buahnya.
“Ini momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementerian Keuangan,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/3/2021).
Politisi Partai Golkar ini menilai, ada tanggung jawab Sri Mulyani sebagai menteri dalam kasus ini.
Ke depannya, dia meminta agar Kementerian Keungan melakukan pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.
“Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri.
Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kemetrian Keuangan. Termasuk Menteri Keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya,” kata Misbakhun.
Misbakhun menambahkan, ruang terjadinya korupsi di Ditjen Pajak sangat besar.
Dia mengakui telah ada pengawasan internal yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya korupsi.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi.
“Namun, demikian korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapan pun, di mana pun dan oleh siapa pun. Hukum tetap harus ditegakkan," kata Misbakhun.
Misbakhun menambahkan, kejadian ini bisa menjadi pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan Wajib Pajak bahwa ruang korupsi semakin sempit.
"Jangan hanya melihat kepada Pegawai Pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk Wajib Pajak,” lanjut dia.
Di sisi lain, Misbakhun tetap mengapresiasi pegawai Ditjen Pajak yang benar-benar bekerja keras dalam menghimpun penerimaan negara.
Dia meminta jangan sampai dengan adanya satu kasus korupsi ini membuat kita melupakan bahwa masih ada 45.000 orang yang bekerja dengan baik untuk sektor pendapatan negara.
“Jangan sampai mereka menjadi tidak bersemangat dalam bekerja, karena kerja keras mereka sangat menentukan berapa besarnya utang yang harus dilakukan oleh negara untuk menutup kekurangan pendanaan APBN.
Kerja keras pegawai Ditjen Pajak adalah penentu besaran defisit APBN kita,” ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pajak dengan nilai suap mencapai puluhan miliar rupiah.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, modus dalam kasus suap ini serupa dengan kasus-kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya, yakni wajib pajak menyuap pemeriksa pajak agar nilai pajaknya menjadi rendah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar.
Tidak salah itu juga melibatkan tim pemeriksa.
Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, bagaimana caranya supaya WP (wajib pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan," kata Alex, Selasa (2/3/2021).
Alex menuturkan, penanganan perkara itu sudah masuk tahap penyidikan. Namun, ia belum mengungkap pihak-pihak mana yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia mengatakan, penyidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus tersebut sebelum mempublikasikan informasi detil terkait perkara itu ke hadapan publik.
"Nanti kalau sudah alat buktinya cukup, tentu akan kami ekspose.
Ekspose kepada teman-teman wartawan biar teman-teman penyidik sekarang bekerja sehingga buktinya cukup kuat.
Nanti kami tetapkan tersangka langsung kami tahan orangnya," ujar Alex.
