Senayan menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Kasus itu juga memunculkan pertanyaan tentang kinerja Sri Mulyani sebagai menteri yang menaungi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi momentum untuk menilai kinerja Menkeu secara menyeluruh.
“Ini dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).
Misbakhun bilang, ikhtiar KPK memberantas korupsi di sektor perpajakan patut diapresiasi. Namun, para pegawai Ditjen Pajak tak berkecil hati atas persoalan tersebut, tetap bekerja secara baik, karena para pegawai Ditjen Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.
“Saya mengapresiai pegawai Ditjen Pajak yang selalu bekerja keras untuk menghimpun penerimaan negara, rupiah demi rupiah dari pajak untuk mengisi kas negara. Porsi pendapatan perpajakan di APBN lebih dari 80 persen, itu adalah angka yang sangat besar dan sangat berarti,” urai anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Saat ini, sambung dia, pegawai Ditjen Pajak memiliki peluang untuk memperbesar kontribusi kepada negara. Penerimaan sektor perpajakan mengalami tekanan akibat pandemi, sehingga para pegawai Ditjen Pajak harus menjalankan tugas dan kewajiban untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Misbakhun juga mendorong Ditjen Pajak diberi ruang gerak, peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, penyidikan KPK terhadap oknum aparat perpajakan juga menjadi peringatan bagi wajib pajak.
“Ini juga pembelajaran dan peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan wajib pajak, ruang korupsi itu makin sempit. Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapan pun, di mana pun dan oleh siapa pun. Hukum harus ditegakkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya tengah menyidik dugaan suap di Ditjen Pajak. Suap bernilai puluhan miliar rupiah itu melibatkan pegawai Ditjen Pajak dan wajib pajak.
