DPR mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipimpin Tri Rismaharini dalam penanganan bencana. Kemensos juga memastikan akan terus meningkatkan dukungan terhadap program-program perlindungan sosial, khususnya dalam penanganan dampak bencana.
Kesimpulan itu terangkum dalam Rapat Kerja Kemensos dengan Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat Kerja ini dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, dan para wakil ketua, hadir para anggota, baik secara fisik maupun daring.
Kemudian para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemensos. Hadir pula Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Manado dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta.
Menteri Sosial (Mensos) yang akrab disapa Risma ini, menyampaikan usulan realokasi anggaran untuk mendukung dan mengoptimalkan tugas-tugas Kemensos dalam program perlindungan sosial.
“Seperti diketahui, saat ini masih berlangsung pandemi Covid-19, kejadian bencana eskalasinya masih cukup tinggi, serta angka kemiskinan juga masih cukup tinggi,” kata Risma.
Karena itu, Risma menyatakan harapannya, untuk dapat meningkatkan optimalisasi tugas Kemensos dalam menangani bencana, dengan melakukan relokasi anggaran.
Relokasi yang diusulkan Risma adalah pada anggaran pembangunan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) sebesar Rp 319 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk penanganan fakir miskin sebesar Rp 277 miliar.
Kemudian, sebesar Rp 37 miliar akan dialokasikan untuk perlindungan sosial korban bencana alam, untuk pengamanan aset Poltekesos sebesar Rp 5 miliar.
Kemensos juga mengusulkan relokasi anggaran verifikasi dan validasi data dari semula sebesar Rp 1 triliun, akan direlokasi sebesar Rp 100 miliar, untuk keperluan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA). Realokasi juga dilakukan sebesar Rp 50 miliar dari anggaran bencana alam dari semula Rp 282 miliar.
Selanjutnya, untuk optimalisasi anggaran PSKBA, Kemensos akan mengalokasikan sisa anggaran pembangunan gudang sebesar Rp 10 miliar dan realokasi pemanfaatan kendaraan siaga bencana Rp 30 miliar akan dialokasikan untuk bantuan makanan, bantuan peralatan evakuasi dan penambahan tali asih Tagana.
Kemudian untuk realokasi antar program pembangunan Poltekesos sebesar Rp 37 miliar, anggaran verifikasi dan validasi data sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk bantuan kedaruratan/on call, bantuan makanan, bantuan peralatan evakuasi, dan anggaran untuk pengiriman bantuan.
Dalam optimalisasi penanganan bencana, Risma juga berencana meningkatkan perhatian untuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Tagana selama penanganan bencana.
Dalam kesempatan tersebut, secara umum, anggota dewan menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Kemensos. Misalnya, hal itu disuarakan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wastam.
“Saya setuju dengan usulan untuk meningkatkan tali asih untuk Tagana. Sebab, tugas mereka kan di garda depan dan sebagai kekuatan lokal. Juga medan tugasnya cukup berat dan juga tidak kenal waktu” kata Wastam.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDIP Ina Amannia. Ia menyatakan, Kemensos telah melakukan penanganan bencana dengan baik, misalnya dengan penyiapan dapur umum untuk penyiapan kebutuhan dasar pengungsi. Ina juga menyaksikan kunjungan kerja Mensos di lokasi Suku Anak Dalam (SAD).
“Penguatan penanganan SAD ini juga harus serius ditangani, sebab bila tidak bisa berpotensi menjadi bencana baru. Jadi saya mendukung perhatian serius Kemensos untuk masyarakat di kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal. Juga saya berharap apresiasi untuk Tagana ditingkatkan,” katanya.
Arwan M Aras dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Sulawesi Barat (Sulbar), menyatakan terima kasih dan apresiasi terhadap penanganan bencana di Sulawesi Barat.
“Terima kasih atas kecepatan dalam penanganan bencana. Sangat besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Saya mewakili masyarakat Sulbar, menyatakan terima kasih,” katanya.
