Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu penyebab kenaikan angka kematian COVID-19 karena warga terlambat melapor ketika memiliki gejala. PDIP DKI Jakarta meminta Pemprov DKI berperan aktif dan tidak menyalahkan warga Ibu Kota.
"Harusnya ini kan peran aktifnya Pemprov, bukan Pemprov menuntut kepada warga masyarakatnya. Dalam konteks pencegahan itu harus terbangun kolaborasi antara masyarakat dengan Pemprov. Dalam konteks pendataan itu sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya Pemprov proaktif melakukan pendataan terhadap kematian yang terjadi akibat COVID-19. Jadi jangan dibalik," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Tugas Pemprov DKI, kata Gembong adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, untuk pelayanan itu sudah disiapkan anggaran.
"Memang tugas Pemprov, Pemprov itu dialokasikan anggaran untuk memberikan pelayanan kepada warganya kan. Jadi jangan sedikit-sedikit ada kenaikan selalu menyalahkan kepada warga masyarakatnya. Sedikit ada kenaikan selalu menyalahkan warga masyarakatnya, ya nggak boleh gitu juga. Perlu berkolaborasi antara Pemprov dan masyarakat yes," jelasnya.
Gembong menilai harusnya Pemprov DKI aktif dalam mendata warga yang memiliki gejala COVID-19. Dia juga menyinggung integrasi data COVID-19 rumah sakit dan Dinas Kesehatan.
"Jemput bola, kan harusnya datanya koneksi dengan datanya Dinas Kesehatan, jadi kejadian di setiap rumah sakit harusnya langsung terkoneksi dengan data Dinas Kesehatan, ini kan udah zaman modern," kata dia.
Gembong juga meminta Pemprov DKI agar senantiasa berkoordinasi dengan DPRD. Dia menyebut menangani wabah adalah tugas bersama.
"Apa yang menjadi persoalan? Persoalan anggaran ya bicarakan dengan DPRD karena sudah menjadi wabah maka menjadi tanggung jawab penuh kita semua DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Katakanlah keterlambatan mungkin karena tanaga medis ya ditambahin, apa yang perlu kita alokasikan anggarannya," tutur Gembong.
Selain itu, Gembong juga menyoroti Satgas COVID-19 di tingkat RT dan RW. Menurutnya Pemprov DKI harus memberikan anggaran kepada Satgas agar bekerja optimal di lapangan.
"Makanya saya bilang Pemprov hanya suka membentuk tetapi setelah dibentuk tidak diapa-apain. Harusnya dibarengi dengan alokasi anggaran. Pembahasan anggaran kemarin udah kita tanyakan tapi nggak ada jawaban. Ya bantulah minimal dana stimulus buat mereka, kasarannya minimal uang pulsa. Jadi (selama ini) cuma swadaya mereka gotong-royong. Karena kepedulian begitu tinggi, sebagai tokoh masyarakat di lingkungan mereka begitu tinggi, maka mereka rela bergotong royong begitu. Harus ada stimulus anggaran yang diperuntukkan bagi mereka, sekaligus sebagai rasa tanggung jawab Pemprov terhadap terbentuknya satgas COVID tingkat RW itu," kata dia.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melaporkan terjadi peningkatan terhadap angka kematian akibat COVID-19 dari 1,6% menjadi 1,7%. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kenaikan ini disebabkan lambatnya pemeriksaan dan penanganan warga bergejala COVID-19.
"Jadi memang ada penambahan tingkat kematian dari 1,6% menjadi 1,7%, (peningkatan) ada 0,1% disebabkan karena lambatnya pemeriksaan dari warga," kata Riza saat kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Dia menuturkan saat ini banyak warga yang memiliki gejala COVID-19 tapi enggan melaporkannya ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Padahal, hal tersebut bisa menyebabkan penanganan menjadi tertunda.
"Menurut data yang kami terima dari Dinkes disebabkan adanya, banyaknya yang terlambat respons gejala dalam tubuh, terlambat melaporkan sehingga penanganan jadi terlambat," jelasnya.
