Wakil Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) Prof Fadel Muhammad menemui Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Reini Wirahadikusumah guna meminta masukkan soal gagasan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Atas nama pimpinan MPR, saya menemui Rektor ITB untuk menyampaikan gagasan bahwa MPR sedang mempersiapkan pengganti GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara). Saat ini MPR sedang menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan haluan negara," kata Fadel Muhammad usai pertemuan dengan Rektor ITB, Senin (22/3).
Dalam pertemuan ini, Rektor ITB didampingi Sekretaris Institut Prof Widjaja Martokusumo, dan beberapa jajaran kampus lainnya.
Fadel menambahkan, pihaknya datang ke ITB mewakili MPR untuk menyerap secara resmi bahan atau dokumen guna pengisian pokok-pokok haluan negara.
“Kami berharap kampus ini dapat memberikan masukan terutama yang berhubungan dengan bioteknologi dan teknologi masa depan,” ujar mantan Gubernur Gorontalo itu.
Dalam kesempatan itu, Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah mengatakan, naskah akademik yang diminta MPR akan segera disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Naskah yang ada tidak dimulai dari nol sebab ITB mempunyai banyak kajian, ujarnya.
“Kajian atau riset sudah menjadi dasar ITB. Naskah, kajian, dan riset itu selanjutnya akan dipertajam untuk kebutuhan nasional," katanya.
Dia menambahkan, ITB mencoba mengindetifikasinya agar kajian, naskah, dan riset yang ada sesuai kebutuhan sehingga menjadi optimal. ITB dalam pembangunan ingin memposisikan diri sebagai pihak yang mempertajam, mengingatkan, dan mendukung.
“Dalam pembangunan jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Seperti diketahui, Fadel pernah menyampaikan MPR saat ini sedang melakukan kajian dan pendalaman serta menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan pengganti GBHN.
Pada masa Orde Lama dan Orde Baru kita punya GBHN. Karena sekarang sudah tidak ada lagi, saat ini MPR sedang mempersiapkan haluan negara pengganti GBHN.
"Kami bertemu Rektor UGM untuk menyampaikan materi dan pokok-pokok haluan negara," terangnya.
Fadel menuturkan bangsa Indonesia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi haluan negara sehingga siapa pun yang menjadi presiden harus mengacu pada haluan negara.
"MPR telah melakukan kajian dan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Dari serap aspirasi itu diketahui ada keinginan besar untuk mempersiapkan haluan negara. Maka di tahun 2021 ini saatnya kita kembali menyerap aspirasi terutama dari perguruan tinggi," ujar Wakil Ketua MPR ini.
Ia memaparkan dengan adanya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) memang ada beberapa alternatif. "Pertama adalah melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kedua, kita membuat Ketetapan MPR atau membuat UU tentang haluan negara. Alternatif ini harus dibicarakan secara pleno dari seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD," kata Fadel.
