Kegagalan kubu Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) mendapatkan restu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berujung pada desakan bagi Moeldoko untuk mundur dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP). Sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Sawedi Muhammad mendorong Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan karena didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalaupun KSP diganti, saya kira pertimbangannya didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden, bukan berdasarkan keahlian spesifik atau geopolitik,” ujar Sawedi Muhammad, Senin (5/4).
Sementara terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menilai, saran agar Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko dianggap tidak masuk akal karena akan menimbulkan masalah baru ke depannya.
“Maruarar Sirait pernah diisukan jadi salah satu menteri, tetapi karena ada masalah internal dengan PDIP, Maruarar urung dilantik di menit terakhir. Nah, sekarang mendorongnya masuk kabinet, ngajak berantem namanya sama PDIP. Saran yang tidak masuk akal,” kata Qodari.
Menurut Qodari, persoalan di Partai Demokrat sudah selesai seiring dengan ditolaknya pendaftaran Kongres Luar Biasa (KLB) di Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa konflik yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal.
“Masalah utama ada di dalam internal Partai Demokrat, bukan karena Moeldoko. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” jelas Qodari
Qodari melajutkan, tidak ada pentingnya Presiden Jokowi mengganti Moeldoko dengan Maruarar Sirait. Karena tidak ada hubungannya antara konflik di internal Demokrat dengan Moeldoko.
“Saat ini KLB Demokrat sudah ditolak, persoalan sudah selesai dan SBY juga sudah enjoy. Jadi Pak Moeldoko biarlah bertugas menjadi KSP, karena memang tidak ada kepentingan yang mendesak Pak Presiden mengganti beliau,” pungkasnya.(Gunawan Wibisono).
